Pjs Bupati Kukar: SIPD Hambat Penyerapan Keuangan, Upaya Optimalisasi Terus Dilakukan

Ket Foto,Pjs Bupati Kukar, Bambang Arwanto

Infobenua.com.Kukar – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, mengungkapkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) masih menjadi tantangan dalam proses penyerapan keuangan daerah.

Meski penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kukar hingga saat ini telah mencapai 85 persen secara fisik, penyerapan keuangannya baru sekitar 60 persen.

“Masalah SIPD ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Penyelesaian penyerapan keuangannya masih terganjal sistem yang perlu disempurnakan,” ujar Bambang saat diwawancarai pada Kamis (21/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa kendala pada SIPD memengaruhi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam memastikan penyelesaian anggaran tepat waktu.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar SIPD ini dapat berjalan optimal sehingga tidak ada masalah dalam penyelesaian anggaran,” lanjutnya.

Bambang menekankan pentingnya perbaikan sistem untuk meminimalisir terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

“Oleh karena itu, upaya untuk menyelesaikan masalah SIPD menjadi prioritas agar keuangan daerah bisa dikelola dengan baik,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi capaian progres fisik pembangunan yang dinilai cukup signifikan.

“Progres fisik proyek-proyek di Kukar sudah mencapai 80 hingga 85 persen. Hambatan sebenarnya ada pada progres keuangan yang masih 60 persen, karena sistem SIPD yang belum sepenuhnya optimal,” ungkap Bambang.

Ia optimistis bahwa dengan upaya bersama dan sinergi dengan pemerintah pusat, kendala ini dapat diatasi.

“Kami terus mendorong agar perbaikan pada SIPD dapat segera dilakukan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan di Kukar,” tambahnya.

Bambang juga berharap optimalisasi penyerapan anggaran ini tidak hanya menyelesaikan kendala administrasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Dengan progres yang sudah ada, kami yakin Kukar mampu menuntaskan APBD 2024 dengan baik. Kendala SIPD ini harus menjadi pelajaran untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.

(ADV diskominfo Kukar)