Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Provinsi Kaltim 2024 Ditandatangani 

InfoBenua.Com.Samarinda: DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke 22 dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo serta Sekwan Norhayati Usman digelar di ruang rapat Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Selasa (6/8/2025.)

Hadir pula dalam rapat paripurna, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, 28 Anggota DPRD Kaltim, unsur Forkopimda Kaltim, dan pimpinan perangkat daerah Kaltim.

Dalam sambutannya, Sekda Sri Wahyuni menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik antara DPRD Kaltim, terutama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim, yang telah melakukan penyelesaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 tepat waktu.

“Saat ini, perubahan KUA-PPAS tahun 2024 senilai Rp22,19 triliun telah disepakati, meningkat Rp1,52 triliun dari APBD Murni 2024 sebesar Rp20,67 triliun,” ungkapnya.

Sri Wahyuni, mengungkapkan strategi belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan stabilitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengutamakan peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

Menurutnya, fokus utama dari kebijakan belanja daerah adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memacu penguatan perekonomian di berbagai sektor.

“Strategi kami meliputi peningkatan ruang fiskal melalui efisiensi dan pemanfaatan belanja operasional yang lebih tajam. Kami juga akan memperbaiki kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin,” ujarnya.

Pihaknya menekankan komitmen Provinsi Kaltim dalam mengelola anggaran dengan baik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.

Penulis Faradiba | Editor Eka Mandiri