Gubernur Ingatkan Ke Semua Pihak, IKN Bukan untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

( Foto: Dok. Pemprov Kaltim )

INFOBENUA.COM, Balikpapan — Untuk kesekian kalinya,  Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kembali menyuarakan urgensi perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Belum lama ini, hal itu disampaikan Gubernur Isran Noor saat menghadiri Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim yang dihelat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/4/2023).

Acara ini juga dihadiri sejumlah perusahaan nasional.
“Di berbagai kesempatan dan forum, saya selalu menyampaikan tentang urgensi pemindahan IKN ke Kaltim dan apa yang melatarbelakanginya,” tandas Isran Noor.

Dia katakan bahwa sebenarnya dirinya tidak memiliki kewenangan di IKN, karena yang mempunyai kewenangan adalah  Otorita IKN. Namun secara khusus, Isran mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang IKN.

“Pak Presiden bilang, Pak Isran tolong jelaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu seperti apa itu IKN,” kata Gubernur Isran.

Terkait hal itu, Isran juga berbicara mengenai IKN di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Antara lain di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Universitas Padjajaran  Bandung, Universitas Hasanuddin di Makasar, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma Jakarta dan beberapa universitas lain di Jakarta.

“Saya sampaikan informasi pertimbangan negara dalam pemindahan IKN, bukan berdasar pertimbangan kelompok tertentu,” tegasnya sekali lagi.

Gubernur menjelaskan, IKN tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi milik bangsa-bangsa di dunia, karena kepentingan IKN bukan hanya kepentingan Kaltim tetapi merupakan kepentingan seluruh wilayah Nusantara.

“Penetapan IKN menjadi titik awal dimulainya peradaban baru yang besar bagi republik ini, karena keberadaanya berada di tengah wilayah Indonesia,” tukas Isran Noor.

Sementara itu bagi Kaltim sendiri, lanjut mantan Bupati Kutai Timur ini, pemindahan IKN ke Kaltim bisa dikatakan merugikan, karena Kaltim menyerahkan aset wilayahnya seluas 700 ribu hektare kepada negara.

“Tapi saya katakan kepada seluruh rakyat Kaltim, inilah sumbangsih kita ke negara dan rakyat Kaltim mendukung,” tegasnya.

Dia juga menguraikan dalam sejarahnya, Kaltim memiliki peranan besar bagi negara sejak Indonesia merdeka. Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar yang menjadi modal pembangunan bangsa. Tidak itu saja, di saat industri perkayuan masih berjaya di era tahun 1970-an, Kaltim menjadi penyumbang devisa negara melalui hasil hutan yang melimpah.

“Dari tahun 1996 hingga sekarang, Kaltim juga menjadi penghasil batu bara terbesar dan terbaik di dunia, dan berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Dan pada akhirnya, kepatuhan, ketaatan dan kontribusi Kaltim pada negara Indonesia, menjadi salah satu pertimbangan, mengapa akhirnya presiden menentukan Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). ( adv-diskominfo kaltim/asa).