DPRD Balikpapan Pertanyakan Penambahan Anggaran Proyek RS di Balikpapan Barat

infobenua.com, Balikpapan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan  mempertanyakan penambahan anggaran pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat yang diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Balikpapan dari yang sudah disepakati dengan nilai Rp 162 miliar menjadi 191miliar

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Ardiansyah mengatakan, ada pengajuan penambahan anggaran sebesar 29 miliar untuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat oleh Dinkes Balikpapan saat proses sedang berjalan.

“Kami dari Komisi IV DPRD Balikpapan menyampaikan atau menekankan. Artinya penambahan anggaran di tengah perjalanan ini apakah bisa.

Pasalnya, anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat ini sudah ditetapkan sekitar Rp 162 miliar dengan pembiayaan pembangunan tahun jamak atau multi years,” kata Ardiansyah, Kamis (19/05/2022).

Menurut Ardiansyah, dengan adanya penambahan di tengah jalan ini, pihaknya mempertanyakan payung hukumnya. Artinya, apakah penambahan anggaran di tengah jalan ini ada payung hukumnya. Jangan sampai penambahan anggaran ini bermasalah di belakang harinya.

“kami sangat mendukung lah rumah sakit itu dibangun secepatnya. Akan tetapi, kita juga menanyakan tentang payung hukumnya. Apakah dibenarkan penambahan anggaran di tengah jalan sekitar Rp 29 miliar tersebut,” tandasnya.

DPRD dalam hal ini Komisi IV Balikpapan bersama perwakilan PUPR telah bersepakat bahwa permasalahan tersebut di-clear-kan dulu. Apalagi, lahannya yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit saat ini juga belum clear.

“Masih ada juga warga sepertinya yang tidak mau pindah dari lokasi lahan tersebut. Padahal Pemkot Balikpapan sudah memberikan santunan untuk rumah warga yang terdampak.

Sebenarnya itu tidak ada yang dibebaskan, karena lahan yang ditempati warga itu adalah lahan milik Pemerintah, ” jelas Ardiansyah.

Dia menjelaskan, sebagian warga ada yang sudah mengambil uang santunan, tetapi masih ada beberapa warga yang tidak mau mengambil. Tidak tahu juga alasannya apa, karena lahan tersebut milik pemerintah.[]