InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

 Veri : Potensi Melanggar Hukum, Bagi Pengusaha Yang Lalai Bayar Sewa

by Redaksi Utara
Selasa, 6 Juli 2021, 0:31
in Kaltim, Samarinda, Warta Parlementaria
Bagikan

INFO BENUA – SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim Menindaklanjuti keluhan dari Perhimpunan Pengusaha Pergudangan (PPP) yang merasa keberatan terhadap surat dari Pemprov Kaltim menyangkut perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), di mana ketika tidak memenuhi persyaratan yang ada mesti mengosongkan lahan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 04, di pergudangan Jalan IR Sutami.

Veridiana Huraq Wang Ketua Komisi  11 menyampaikan ternyata di wilayah pergudangan Jalan IR Sutami terdapat lahan yang dimiliki oleh Pemprov, yang mana sebelumnya dikerjasamakan dengan Pemkot Samarinda dan telah dikembalikan ke Pemprov sejak 2016 lalu.

Di wilayah tersebut terdapat 42 pengusaha yang diberikan hak untuk mengelola. Dari keseluruhan ternyata hanya terdapat 2 pengusaha saja yang membayarkan uang sewa.

“Makanya Pemprov keluarkan tindakan tegas, kalau ga mau diatur ya silahkan mengosongkan,” kata Veri, Selasa (6/7) kemarin.

Semestinya dari keseluruhan pengusaha mesti membayar sewa lahan tersebut sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan, dari 2016 silam.

Diperkirakan, apabila keseluruhan pengusaha membayar maka dalam satu tahunnya berkisar Rp800 juta.

“Bisa dihitung tuh, dari tahun 2016 sampai sekarang,” tuturnya.

Karenanya, Komisi II merekomendasikan agar Pemprov dapat terus menyelesaikan pembenahan yang sedang berjalan. Dan meminta Biro Hukum untuk mengajukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang jasa usaha agar melindungi pungutan yang dipakai ketika menggunakan HGB.

“Soalnya untuk saat ini belum terdapat Perdanya,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

Diharapkan para pengusaha dapat melakukan pembayaran atas biaya sewa tersebut, karena lanjut Veri, sebenarnya Pemprov menarik biaya yang murah yakni hanya 3,33 persen. Sehingga pihaknua melakukan pendekatan kepada para pengusaha

“Kalau para pengusaha tidak mau bayar, selain mereka harus mengosongkan, mereka juga berpotensi masuk dalam kategori melanggar hukum, karena tercatat sebagai utang,” tutupnya.

Reporter kka Editor ka

Views Count: 12

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1662049
Users Today : 1076
Total Users : 1662049
Views Today : 2508
Total views : 7223728
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com