PAD dari Laut Kaltim Nihil, DPRD Dorong Pengelolaan Aktivitas STS hingga Jasa Kapal

Teks foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai

Infobenua.com, Samarinda– Aktivitas jasa maritim di wilayah laut Kalimantan Timur dinilai belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kaltim menyoroti sejumlah kegiatan seperti *ship to ship* (STS), pemanduan kapal, hingga jasa *assist* yang selama ini berjalan di wilayah kewenangan provinsi.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, potensi ekonomi dari aktivitas tersebut perlu dikaji lebih serius, terutama di tengah berkurangnya transfer pemerintah pusat ke daerah.

Menurut dia, wilayah laut hingga 12 mil merupakan bagian dari kewenangan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kewenangan tersebut belum berbanding lurus dengan manfaat fiskal yang diterima daerah.

“Mulai dari beberapa pemanduan, assist sampai STS di seluruh Kaltim. Terutama STS seluruh Kaltim. Yang masuk dalam 12 mil itu tidak satu rupiah pun menghasilkan pendapatan asli daerah,” kata Hasanuddin.

Ia menyebut aktivitas STS berlangsung di sejumlah kawasan seperti Muara Berau dan Muara Jawa dengan jumlah kapal yang cukup besar. Sebelumnya, aktivitas STS di Muara Berau disebut mencapai sekitar 100 hingga 150 kapal per bulan, sementara Muara Jawa sekitar 20 hingga 50 kapal per bulan.

DPRD Kaltim menilai aktivitas ekonomi tersebut harus mampu memberikan manfaat bagi daerah, bukan hanya dari sisi kegiatan bisnis, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan.

Hasanuddin mengatakan, DPRD telah membahas persoalan tersebut bersama sejumlah pihak, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta instansi terkait lainnya.

Salah satu opsi yang didorong adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pembentukan atau penguatan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Tujuannya adalah bagaimana daerah bisa mendapatkan hasil atau PAD dari kegiatan-kegiatan ini,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, pemerintah daerah selama ini tetap harus menanggung dampak yang muncul dari aktivitas di wilayah pesisir, termasuk persoalan sosial dan lingkungan. Karena itu, daerah perlu memiliki posisi dalam rantai ekonomi maritim.

“Kalau ini tidak bisa mendapatkan pendapatan daerah, hanya memberikan limbah dan seterusnya, masalah sosial masyarakat. Kalau ada bencana kan pasti pemerintah daerah,” katanya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya evaluasi pemanfaatan ruang laut melalui pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika aktivitas tertentu dinilai belum memberikan manfaat bagi masyarakat, kawasan tersebut dapat diarahkan untuk kegiatan lain.

“Kalau kita membahas RTRW, rencana tata ruang dan tata wilayah yang terintegrasi dalam RTRW, kita mau bahas. Kita ganti saja itu. Posisinya bukan untuk alih muat atau STS tapi penangkapan ikan. Supaya nelayan-nelayan kita bisa hidup,” ujarnya.

Namun, Hasanuddin mengakui pemanfaatan ruang laut tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Kewenangan provinsi terhadap wilayah laut tidak otomatis menjadikan seluruh aktivitas di dalamnya sebagai sumber PAD, karena penerimaan harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang sesuai.

Selain persoalan penerimaan daerah, DPRD juga menyoroti dampak aktivitas STS terhadap ruang tangkap nelayan. Kajian mengenai dampak sosial dan ekonomi aktivitas tersebut dinilai perlu diperkuat dengan data yang lebih lengkap.

Hasanuddin berharap pengelolaan potensi maritim Kaltim tidak hanya melihat sisi aktivitas kapal, tetapi juga manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan masyarakat.

“Kalau kita ada PAD kan buat siapa? Buat rakyat Kaltim. Itu akan menambah pendapatan daerah, maka PAD kita akan meningkat,” pungkasnya.

penulis : Frida editor Redaksi