Kemarau Panjang, Pemkot Samarinda Perkuat Langkah Mitigasi

Foto : Wali Kota Samarinda, Andi Harun

Infobenua.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemarau dan kekeringan panjang yang masih berdampak di sejumlah wilayah.

Berbagai langkah dijalankan secara terpadu untuk menjaga ketersediaan air bersih, mencegah meluasnya kebakaran lahan, melindungi pertanian, hingga mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan hanya setelah dampak terjadi. Pemerintah menggerakkan sejumlah instrumen secara bersamaan dengan melibatkan TNI-Polri, BNPB, BMKG, relawan, dan unsur terkait lainnya.

“Kita menghadapi kemarau panjang dengan seluruh instrumen yang tersedia. Satgas terpadu kita gerakkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi air bersih, perlindungan pertanian, dan pengendalian inflasi,” ujar Andi Harun.

Langkah tersebut dilakukan karena kondisi kekeringan di Samarinda belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemkot bahkan memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari, terhitung 8 hingga 21 September 2026.

Evaluasi di lapangan menunjukkan sejumlah sumber air mulai terdampak. Volume air Waduk Benanga menyusut, sumur dangkal warga mengering, sementara aliran di sebagian anak sungai juga terhenti.

Dampak kekeringan turut terlihat pada sektor lain. Kejadian karhutla di Samarinda telah mencapai lebih dari 152 kasus dengan luas lahan terbakar 275,21 hektare. Di sektor pertanian, sedikitnya 654,5 hektare lahan warga terdampak akibat minimnya pasokan air baku.

Menurut Andi, kondisi tersebut membuat pemerintah harus bergerak pada beberapa sektor sekaligus. Penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas, bersamaan dengan perlindungan lahan pertanian, penanganan karhutla, dan pengendalian inflasi.

Pemkot Samarinda juga menyiapkan langkah lain berupa pelaksanaan Shalat Istisqa sebagai ikhtiar spiritual serta menyiagakan operasi water bombing apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan dari udara.

Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mengandalkan pendekatan berbasis teknologi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15–19 September 2026.

Pelaksanaan OMC diproyeksikan berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 20.00 Wita dengan ketinggian penerbangan 8.000–12.000 kaki. Untuk mendukung keselamatan penerbangan, Pemkot Samarinda telah mengajukan Notice to Airmen (NOTAM) dan melakukan koordinasi dengan otoritas Bandara A.P.T. Pranoto, AirNav, serta Lanud Dhomber Balikpapan.

Andi menegaskan OMC bukan satu-satunya upaya yang dilakukan pemerintah. Operasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian mitigasi yang telah berjalan untuk menghadapi berbagai dampak kekeringan.

“Penanganan kemarau di Samarinda tidak dilakukan secara parsial, melainkan bergerak secara simultan pada aspek kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi,” katanya.

Ia menilai kesiapsiagaan sejak dini diperlukan agar kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pemerintah saat ini berupaya mencegah kekeringan berujung pada krisis air bersih, kebakaran lahan yang meluas, penurunan produksi pangan, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Dengan kondisi tersebut, seluruh langkah mitigasi diarahkan untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi dampak kekeringan selama status tanggap darurat masih berlangsung,” pungkasnya.

Penulis : Nurfa| Editor: Redaksi