Infobenua.com, Kutai Kartanegara – Polri terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Timur. Deteksi dini, pemantauan titik panas, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat hingga penguatan sinergitas lintas sektor menjadi bagian penting dalam upaya mencegah Karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Satgas Edukasi Karhutla Aman Nusa II Sespimti Polri Dikreg ke-36 T.A. 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Polres Kukar, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, relawan, masyarakat dan unsur terkait lainnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam FGD di Command Center Karhutla Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, tercatat sebanyak 1.142 hotspot terdeteksi di wilayah Kukar sepanjang 1–12 September 2026. Dari jumlah tersebut, 44 hotspot berada pada kategori tinggi (high) dan 1.098 hotspot kategori sedang (medium). Sementara itu, tercatat **84 kejadian Karhutla** di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Data tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung deteksi dini dan menentukan prioritas verifikasi lapangan. Command Center Karhutla juga berperan sebagai pusat pemantauan dan koordinasi untuk melihat perkembangan situasi secara lebih terukur.
Dalam kegiatan di Polres Kutai Kartanegara, Serdik Sespimti Polri bersama jajaran Polres Kukar membahas penguatan strategi pencegahan Karhutla, khususnya melalui edukasi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan serta respons cepat terhadap potensi kebakaran.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Posko Karhutla di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu. Di lokasi tersebut, Satgas Edukasi Karhutla Aman Nusa II mengikuti sarasehan dan FGD bersama Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono, Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra, jajaran Polres Kukar, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan, relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menggali langsung berbagai persoalan yang dihadapi petugas dan relawan di lapangan. Sejumlah kendala yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan sumber air permanen, akses menuju titik api, panjang selang, pompa, kendaraan serta peralatan pemadaman.
Relawan Desa Loh Sumber, Hariadi, mengusulkan pembangunan sumur bor atau sumber air permanen di kawasan rawan Karhutla yang memiliki akses terbatas. Keberadaan sumber air yang lebih dekat dengan wilayah rawan dinilai dapat mempercepat respons ketika terjadi kebakaran.
Sementara itu, relawan dari Desa Sepakat dan Jembayan Tengah turut menyampaikan perlunya dukungan terhadap ketersediaan peralatan pemadaman, khususnya ketika titik api berada jauh dari akses kendaraan maupun sumber air.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Serdik Sespimti Kombes Pol. Muhammad Fachry menekankan pentingnya pemetaan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemetaan tersebut meliputi wilayah rawan, sumber air, akses menuju lokasi, jumlah personel, relawan serta ketersediaan sarana dan prasarana.
Dengan pemetaan yang baik, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga petugas dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.
Sinergitas dengan dunia usaha juga menjadi salah satu bagian yang perlu diperkuat. Sumber air seperti embung maupun fasilitas penampungan yang berada di sekitar wilayah rawan dapat dioptimalkan melalui koordinasi pemerintah, perusahaan dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, keberadaan posko Karhutla juga ditekankan agar tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat koordinasi, pendataan, pemetaan wilayah rawan, pengecekan kesiapan personel dan peralatan serta penguatan kemampuan bersama.
Serdik Sespimti Kombes Pol. Wiwin Fitra juga menekankan pentingnya perubahan pola penanganan Karhutla dari yang semula berorientasi pada pemadaman menjadi upaya pencegahan sejak dini.
Deteksi hotspot, patroli di wilayah rawan, verifikasi lapangan atau ground check, edukasi masyarakat dan respons cepat terhadap laporan menjadi rangkaian penting dalam strategi pencegahan. Langkah tersebut dinilai semakin penting mengingat karakteristik wilayah Kukar yang luas dan memiliki kondisi lahan yang berbeda-beda.
Dalam forum tersebut juga dibahas bahwa kawasan tertentu, seperti lahan gambut, membutuhkan pola penanganan khusus karena api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan sehingga memerlukan proses pemadaman dan pendinginan yang lebih optimal.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara turut memperkuat dukungan dalam penanganan bencana. Pemkab Kukar telah menyiapkan dana darurat bencana sebesar Rp10 miliar yang penggunaannya diperuntukkan bagi kondisi darurat sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan sumber air yang tersedia, termasuk mempertimbangkan pemanfaatan void atau bekas area tambang yang memenuhi persyaratan untuk mendukung penanganan Karhutla.
Berbagai langkah pencegahan juga telah dilakukan Pemkab Kukar, antara lain melalui rapat terpadu, penanganan kekeringan sawah, kunjungan lapangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, pencegahan ISPA, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, kunjungan lapangan kepala daerah hingga pelaksanaan Salat Istisqa dan doa bersama.
Monitoring kondisi lapangan juga dilakukan secara virtual bersama Relawan Mubasigana Muara Badak. Para relawan turut menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla secara langsung dari lapangan.
Kabid Humas Polda Kaltim menegaskan bahwa Polri menaruh perhatian serius terhadap ancaman Karhutla dan terus memperkuat langkah pencegahan maupun penanganan di seluruh wilayah yang memiliki potensi kebakaran.**
“Polri fokus pada penanganan Karhutla, bukan hanya ketika api sudah muncul. Deteksi dini, pemantauan hotspot, patroli, edukasi masyarakat, kesiapan personel dan peralatan serta respons cepat menjadi satu rangkaian yang harus berjalan secara bersamaan,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, dunia usaha, relawan, akademisi, media dan masyarakat.
“Data harus terhubung dengan kondisi di lapangan. Ketika ada hotspot, harus segera dilakukan verifikasi dan langkah penanganan. Ketika ada wilayah rawan, harus dipastikan kesiapan personel, akses, sumber air dan peralatannya. Inilah yang terus kami dorong agar respons terhadap Karhutla semakin cepat dan tepat,” jelasnya.
Kabid Humas juga menekankan pentingnya edukasi sebagai bagian dari strategi utama pencegahan Karhutla.
“Pencegahan tidak kalah penting dari pemadaman. Masyarakat harus memahami bahwa membuka lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan risiko yang besar. Karena itu, edukasi dan kepedulian bersama harus terus diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki potensi Karhutla,” tambahnya.
Ia menegaskan, seluruh masukan yang diperoleh dari lapangan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi penanganan Karhutla ke depan.
“Polri akan terus memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan. Kita ingin setiap potensi Karhutla dapat dideteksi sedini mungkin, ditangani secepat mungkin dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas,” pungkasnya.
Kegiatan Satgas Edukasi Karhutla Aman Nusa II Sespimti Polri Dikreg ke-36 T.A. 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pola penanganan Karhutla yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, deteksi dini, edukasi, kesiapsiagaan hingga respons cepat di lapangan.
Berbagai persoalan yang ditemukan dan masukan dari para pemangku kepentingan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan pada FGD tingkat Provinsi Kalimantan Timur, guna memperkuat strategi bersama dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Sumber:Humas Polda Kaltim| penyunting: Irwanto Sianturi
Users Today : 1771
Total Users : 1479915
Views Today : 2785
Total views : 6877486