Mahakam Diproyeksikan Jadi Wisata Unggulan Samarinda, Tapi Butuh Penataan Besar

Teks foto: Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto

Infobenua.com.Samarinda – Sungai Mahakam berpeluang menjadi salah satu kawasan wisata unggulan Samarinda, namun pengembangannya membutuhkan penataan besar serta dukungan infrastruktur dan investasi.

Potensi itu menjadi salah satu materi yang kembali dikaji Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda).

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Samarinda, Andy Ariefin, mengatakan karakter pariwisata Kota Tepian berbeda dengan daerah yang sejak awal memiliki destinasi wisata alam sebagai daya tarik utama. Karena itu, sejumlah potensi yang ada perlu dibentuk dan ditunjang agar mampu menjadi tujuan wisata.

“Mahakam untuk memoles menjadi tujuan wisata itu perlu ekstra. Sepanjang sungai itu harus dipoles. Itu memerlukan ekstra dan biaya yang tidak kecil,” kata Andy.

Menurutnya, Riparda nantinya menjadi dasar untuk menentukan kawasan dan destinasi yang akan diprioritaskan pemerintah. Dokumen itu juga perlu disesuaikan dengan kondisi pariwisata Samarinda saat ini.

Rancangan Riparda sebelumnya telah disusun sejak 2022 atau 2023. Namun, sejumlah materi di dalamnya dinilai perlu diperbarui karena perkembangan kota dan sektor pariwisata terus berubah.

“Beberapa materi harus sudah di-update. Jadi, nanti kita akan melakukan pengkajian ulang,” ujarnya.

Andy menjelaskan regulasi Riparda sebelumnya telah memasuki masa kedaluwarsa sekitar 2024. Pemerintah kemudian berupaya menyiapkan aturan baru, tetapi prosesnya belum berjalan sesuai target karena sejumlah kendala teknis.

Pemkot kini akan menelaah kembali dokumen yang telah tersedia sebelum melanjutkan penyusunan regulasi. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan arah pengembangan pariwisata Samarinda.

Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengatakan penyusunan Riparda harus berujung pada program nyata. Menurutnya, regulasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan tanpa diikuti pembangunan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.

“Contoh Dinas PUPR nanti ngapain terhadap pariwisata ini, terus Dinas Lingkungan Hidup, terus dari PTSP segala macam. Jadi, semua dinas yang terlibat harapannya bisa memberikan kontribusi di dalam penyusunan raperda tersebut,” jelas Rusdi.

Ia mengatakan pengembangan destinasi membutuhkan dukungan berbagai sektor. Akses jalan, kondisi lingkungan, perizinan hingga fasilitas pendukung harus disiapkan secara bersamaan.

Karena itu, Rusdi mendorong agar kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dirumuskan sejak proses penyusunan Raperda Riparda. Dengan pembagian peran yang jelas, pembangunan pariwisata tidak berjalan sendiri-sendiri.

DPRD juga akan memperjuangkan dukungan anggaran untuk proses penyusunan regulasi tersebut. Rusdi menyebut kebutuhan awal penyusunan Raperda Riparda diupayakan masuk dalam pembahasan perubahan APBD 2026.

“Paling tidak anggaran untuk menyusun perda ini dululah,” katanya.

Namun, pembiayaan penyusunan perda bukan menjadi akhir. Setelah regulasi ditetapkan, pemerintah perlu menyiapkan pembangunan pendukung agar kawasan yang masuk prioritas benar-benar dapat dikembangkan.

Rusdi berharap pengembangan pariwisata nantinya tidak hanya menghasilkan destinasi baru, tetapi juga membuka aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Jika dikelola dengan arah yang jelas, sektor wisata dapat ikut menambah sumber pendapatan bagi Samarinda.

Sementara Andy menegaskan, kajian ulang Riparda diperlukan agar arah pembangunan pariwisata tidak menggunakan data dan kondisi lama. Pemerintah perlu menentukan potensi mana yang realistis dikembangkan dan dukungan apa saja yang dibutuhkan.

Dengan begitu, potensi Sungai Mahakam dan kawasan wisata lainnya tidak sekadar tercantum dalam dokumen, tetapi memiliki rencana pengembangan yang jelas hingga tahap pelaksanaan.

penulis Frida editor Eka mandiri