Model Bisnis Media Sosial Berbasis Atensi Makin Disorot, Anak Jadi Kelompok Paling Rentan

Infobenua.com — Model bisnis platform media sosial yang mengandalkan keterlibatan pengguna dalam waktu lama semakin menghadapi sorotan. Mekanisme seperti gulir tanpa akhir, notifikasi berulang, dan rekomendasi berbasis algoritma dinilai dapat mendorong penggunaan kompulsif serta meningkatkan risiko terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan anak dan remaja.

Facebook, YouTube, dan TikTok merupakan sejumlah platform yang menggunakan berbagai fitur untuk mempertahankan perhatian pengguna. Bagi perusahaan teknologi, semakin lama pengguna berada di dalam platform, semakin besar peluang mereka memperoleh pendapatan dari iklan.

Meta, perusahaan induk Facebook, mencatat pendapatan iklan sebesar US$196,2 miliar atau sekitar Rp3.479 triliun pada tahun lalu. Rekor tersebut memperlihatkan besarnya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari model bisnis berbasis perhatian pengguna.

Namun, model tersebut kini menghadapi tekanan hukum dan regulasi yang semakin besar. Sejumlah negara mulai memberlakukan atau mempertimbangkan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu, sementara gugatan terhadap perusahaan teknologi terus bermunculan, terutama di Amerika Serikat.

Awal bulan ini, sebanyak 29 negara bagian AS, termasuk California, Colorado, dan New Jersey, menggugat Meta. Mereka menuduh perusahaan tersebut sengaja merancang platformnya dengan fitur yang dapat membuat pengguna muda mengalami ketergantungan.

Dalam kesepakatan yang diumumkan pada Rabu (26/8), Meta setuju membayar hingga US$18 miliar atau sekitar Rp319 triliun kepada 47 negara bagian, Distrik Columbia, dan sejumlah wilayah AS. Kesepakatan tersebut mencakup penyelesaian terpisah senilai US$1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun dengan Texas.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Meta juga menyetujui sejumlah pembatasan penggunaan serta larangan bagi remaja untuk menggunakan aplikasinya pada malam hari.

Kekhawatiran terhadap kesehatan mental

Upaya memperketat regulasi media sosial sebenarnya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Namun, perkembangan teknologi yang cepat membuat pembuat kebijakan kesulitan mengejar perubahan pada produk dan model bisnis perusahaan teknologi. Sejumlah penelitian menghubungkan penggunaan media sosial oleh remaja dengan meningkatnya kecemasan, depresi, serta ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh.

Kekhawatiran tersebut semakin besar setelah dokumen internal Meta yang bocor pada 2021 menunjukkan bahwa peneliti perusahaan menemukan hubungan antara penggunaan Instagram dan persoalan citra tubuh serta kesehatan mental pada sebagian remaja perempuan.

Data perusahaan riset pasar Sensor Tower menunjukkan remaja di Amerika Serikat menghabiskan rata-rata sekitar 90 menit setiap hari menggunakan TikTok pada 2025.

Pengujian yang dilakukan sejumlah organisasi, termasuk Amnesty International pada 2023, juga menemukan bahwa algoritma TikTok dapat merekomendasikan konten mengenai depresi dan tindakan menyakiti diri kepada pengguna yang sebelumnya berinteraksi dengan materi berkaitan dengan kesehatan mental.

“Perusahaan yang beroperasi dalam skala sebesar ini, dengan pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan banyak orang, harus memenuhi standar keamanan dasar,” kata Camille Carlton, Direktur Senior Strategi Center for Humane Technology, kepada DW.

“Ini bukan gagasan yang radikal,” katanya. “Ini adalah standar yang sama yang kita terapkan pada produk lain seperti mobil, obat-obatan, dan mainan anak-anak.”

Tekanan regulasi meningkat di AS

Di Amerika Serikat, dorongan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di ruang digital mendapatkan dukungan dari kedua kubu politik. Salah satu proposal yang mendapat perhatian adalah Kids Online Safety Act (KOSA).

Rancangan tersebut antara lain mengatur kewajiban keamanan yang lebih ketat bagi platform ketika melayani pengguna di bawah umur serta memperluas kendali orang tua atas akun anak.

Psikolog sosial Jonathan Haidt, penulis buku The Anxious Generation, menilai peluang pengesahan regulasi tersebut semakin terbuka.

“Teknologi berkembang begitu pesat, dan bukti-bukti dampak negatifnya pun terus bertambah dengan cepat sehingga saya sangat optimis bahwa kita akan berhasil mengesahkan undang-undang penting pada sidang Kongres berikutnya,” kata Haidt dalam siniar The Conversation – Politico pekan lalu.

Namun, Carlton menilai regulasi tidak cukup hanya memberikan kewajiban kepada perusahaan teknologi untuk mengantisipasi risiko. Ia mendorong agar produk media sosial juga ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban produk yang berlaku di AS.

Alternatif model bisnis

Perdebatan tidak hanya berpusat pada regulasi. Sejumlah peneliti juga mengkaji kemungkinan perubahan model bisnis media sosial untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap iklan dan keterlibatan pengguna.

Cornelia Sindermann, profesor psikologi di Charlotte Fresenius Hochschule di Heidelberg, Jerman, meneliti pandangan pengguna terhadap model media sosial alternatif, termasuk layanan berbasis langganan yang tidak menggunakan iklan.

Model tersebut telah diuji Meta untuk Facebook dan Instagram di 27 negara anggota Uni Eropa serta Inggris Raya.

Penelitian Sindermann pada 2024 menunjukkan lebih dari separuh responden dewasa dan sekitar dua pertiga responden remaja bersedia membayar layanan media sosial yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan menerapkan batasan yang lebih ketat.

Meski demikian, Sindermann meragukan model alternatif tersebut akan menggantikan platform media sosial terbesar yang saat ini digunakan miliaran orang. Ia memperkirakan perusahaan kemungkinan akan melakukan penyesuaian terhadap model bisnis mereka dan mencoba berbagai sumber pendapatan baru.

Dari media sosial ke AI

Persoalan regulasi menjadi semakin kompleks karena perusahaan teknologi terbesar dunia kini mengalihkan investasi dalam jumlah sangat besar ke pengembangan kecerdasan buatan atau AI.

Data yang dikumpulkan dari pengguna media sosial dinilai memiliki nilai strategis bagi pengembangan teknologi tersebut karena dapat memberikan gambaran mengenai perilaku dan pola interaksi manusia di dunia nyata.

Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran baru. Praktik yang sebelumnya dipersoalkan dalam industri media sosial berpotensi diterapkan atau diintegrasikan ke dalam produk AI yang memiliki kemampuan dan jangkauan lebih besar. Dengan semakin kuatnya posisi perusahaan teknologi, pengawasan terhadap bisnis AI juga menjadi semakin rumit.

Carlton memperingatkan bahwa persoalan utamanya bukan hanya bagaimana teknologi digunakan, tetapi juga insentif ekonomi yang berada di balik pengembangannya.

Menurutnya, teknologi yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna dapat berkembang menjadi sistem yang berpotensi memengaruhi cara manusia berpikir, berperilaku, dan membangun hubungan.

“Ketika insentif yang mendorong suatu produk tidak selaras dengan kesejahteraan manusia, kita tidak bisa mengharapkan perusahaan untuk secara konsisten memprioritaskan kepentingan publik atas kepentingannya sendiri,” jelas Carlton memperingatkan. (*)