Hampir 60 Persen Warga Korsel Dukung Wajib Militer bagi Perempuan

Infobenua.com, Seoul — Hampir 60 persen warga Korea Selatan mendukung pemberlakuan wajib militer bagi perempuan, menurut survei terbaru. Hasil tersebut menunjukkan perubahan sikap publik terhadap isu yang selama ini dianggap sensitif dalam masyarakat Korea Selatan.

Saat ini, ribuan perempuan telah bertugas di militer Korea Selatan secara sukarela. Namun, kewajiban dinas militer masih hanya berlaku bagi laki-laki.

Perdebatan mengenai perluasan wajib militer kembali mengemuka di tengah penurunan angka kelahiran dan menyusutnya jumlah calon prajurit. Isu tersebut juga dikaitkan dengan tuntutan kesetaraan gender, terutama menjelang rencana pemerintah merilis reformasi pertahanan nasional pada musim gugur 2026.

Survei Reform Institute, lembaga riset kebijakan yang menjadi sayap penelitian Partai Reformasi berhaluan konservatif, menunjukkan hampir 60 persen responden mendukung perubahan undang-undang agar perempuan juga diwajibkan menjalani dinas militer. Sebanyak 34 persen lainnya menolak gagasan tersebut.

Dukungan bahkan lebih tinggi di kalangan laki-laki, mencapai hampir 65 persen. Di antara laki-laki berusia 20-an dan 30-an, tingkat dukungan mencapai 71,7 persen. Sementara itu, 54,5 persen perempuan dari seluruh kelompok usia menyatakan mendukung.

Krisis Demografi Dorong Perdebatan

Saat ini, laki-laki Korea Selatan yang memenuhi persyaratan kesehatan diwajibkan menjalani dinas militer selama sedikitnya 18 bulan hingga maksimal 21 bulan. Mereka juga dapat dipanggil kembali dalam kondisi darurat nasional, termasuk jika perang kembali pecah di Semenanjung Korea.

Namun, jumlah calon prajurit terus menyusut seiring penurunan angka kelahiran. Data Kementerian Pertahanan menunjukkan sekitar 332.000 laki-laki memenuhi syarat wajib militer pada 2019. Angka tersebut turun menjadi sekitar 257.000 pada 2022 dan diperkirakan hanya mencapai 120.000 pada 2043.

Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul, mengatakan sistem wajib militer Korea Selatan selama ini tidak dapat dilepaskan dari pembagian peran gender tradisional.

“Wajib militer yang berpusat pada laki-laki di Korea Selatan sejak lama berkaitan erat dengan peran gender tradisional,” kata Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul.

“Laki-laki pada umumnya diharapkan melindungi negara dan keluarga serta bertempur pada masa perang, sedangkan perempuan diharapkan memikul tanggung jawab utama atas kehamilan, pengasuhan anak, dan rumah tangga,” ujarnya kepada DW.

Menurut Lee, perubahan pandangan juga dipengaruhi oleh semakin kuatnya tuntutan kesetaraan gender. Perdebatan tersebut, kata dia, banyak didorong oleh laki-laki muda yang mempertanyakan mengapa kewajiban militer masih hanya dibebankan kepada mereka.

“Laki-laki Korea Selatan umumnya menjalani wajib militer pada awal usia 20-an. Hal itu mengganggu pendidikan, pekerjaan, atau perkembangan karier mereka pada tahap awal,” kata Lee.

“Pada saat yang sama, kesetaraan gender menjadi nilai sosial yang semakin penting, sementara kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan semakin luas.”

“Akibatnya, sebagian laki-laki muda mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana: jika masyarakat menghendaki kesetaraan dalam hak dan kesempatan, mengapa salah satu kewajiban kewargaan paling penting di negara ini—wajib militer—masih hanya dibebankan kepada laki-laki?”

Militer Makin Bergantung pada Teknologi

Selain faktor demografi dan kesetaraan, perubahan karakter perang juga menjadi bagian dari perdebatan. Peran militer yang mengandalkan kekuatan fisik mulai berkurang seiring meningkatnya penggunaan teknologi. Sistem nirawak, kemampuan siber, teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai sistem persenjataan modern memungkinkan sejumlah tugas pertahanan dilakukan tanpa mengandalkan kekuatan fisik seperti pada masa lalu.

Namun, tidak semua pihak menganggap perempuan perlu diwajibkan masuk militer. Song Young-Chae, akademisi dan aktivis hak asasi manusia di Seoul yang pernah menjalani dua tahun dinas di infanteri, menolak gagasan tersebut. Ia mengatakan pengalaman bertugas di sepanjang Zona Demiliterisasi atau DMZ membuatnya menilai investasi teknologi militer lebih mendesak.

“Pertahanan negara secara tradisional merupakan tanggung jawab laki-laki, dan saya tidak melihat adanya kebutuhan yang begitu mendesak untuk mewajibkan perempuan menjalani dinas di garis depan,” katanya kepada DW.

“Saya pernah bertugas di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) dengan Korea Utara, dan itu adalah penempatan yang berat,” ujarnya. “Saya percaya kita seharusnya jauh lebih banyak berinvestasi pada drone, robot, dan teknologi militer canggih lainnya untuk melindungi perbatasan.”

Kesetaraan Gender dan Beban Perempuan

Lee mendukung kesetaraan gender, tetapi memperingatkan bahwa pemberlakuan kewajiban militer yang sama bagi perempuan dapat menciptakan beban tambahan.

“Perempuan di Korea Selatan masih memikul bagian yang jauh lebih besar dari tanggung jawab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak,” tegasnya.

“Memiliki anak masih dapat menyebabkan terhentinya karier atau keluarnya seseorang dari pasar kerja. Tanggung jawab perempuan dalam hal pengasuhan juga belum berkurang sebanding dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan,” kata Lee.

“Jika perempuan juga diwajibkan menjalani dinas militer, akumulasi beban sepanjang kehidupan mereka bisa menjadi semakin berat,” ujarnya.

“Di negara yang sudah menghadapi tingkat kelahiran yang sangat rendah, kewajiban tambahan ini juga mungkin semakin menunda atau membuat orang enggan menikah dan memiliki anak.”

Lee sendiri berasal dari keluarga militer. Kakeknya merupakan laksamana angkatan laut, sementara ayahnya juga bertugas di matra yang sama.

Namun, pengalaman keluarganya tidak serta-merta membuatnya mendukung wajib militer.

“Jika seseorang memilih karier militer, itu sama sekali berbeda dari dinas wajib,” kata dia.

“Delapan belas bulan pada usia 20-an adalah periode yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Itu adalah masa ketika orang sedang menempuh pendidikan, memulai karier, dan membuat berbagai pilihan penting dalam kehidupan pribadi. Harus menghentikan semua itu karena negara mewajibkannya merupakan beban yang besar,” ujarnya.

“Secara pribadi, saya akan merasa sangat sulit harus kehilangan 18 bulan masa muda dengan cara seperti itu.”

Reformasi Sistem Wajib Militer

Pemerintah Korea Selatan membentuk satuan tugas pada 2025 untuk menyusun ulang rencana dasar pertahanan nasional. Modernisasi militer dan reformasi sistem wajib militer yang telah diterapkan sejak 1950-an menjadi salah satu agenda utama.

Komisaris Administrasi Tenaga Kerja Militer Hong So-young mengatakan kepada kantor berita Yonhap pada 9 Agustus bahwa Korea Selatan menghadapi “jurang demografis” sehingga reformasi sistem wajib militer semakin mendesak.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mempersempit kategori orang yang dapat dibebaskan dari wajib militer. Pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan mewajibkan warga kelahiran asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan untuk menjalani dinas.

Hong tidak memberikan komentar mengenai kemungkinan wajib militer bagi perempuan Korea Selatan. Namun, ia mengatakan sistem yang ada membutuhkan perubahan yang “mendasar”.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan wajib militer Korea Selatan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan pertahanan. Krisis demografi, tuntutan kesetaraan gender, perubahan teknologi perang, serta dampak dinas militer terhadap pendidikan dan karier kini menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan sistem pertahanan negara tersebut. (*)