Sheikh Hasina Berencana Pulang ke Bangladesh Desember Meski Terancam Hukuman Mati

Infobenua.com, New Delhi — Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyatakan akan kembali ke negaranya pada Desember mendatang setelah lebih dari dua tahun menjalani pengasingan di India. Rencana itu disampaikan meski Hasina menghadapi vonis hukuman mati di Bangladesh terkait tindakan represif terhadap demonstrasi antipemerintah pada 2024.

Hasina mengumumkan rencana kepulangannya dalam acara media yang diselenggarakan Foreign Correspondents’ Club of South Asia di New Delhi, Rabu (5/8). Acara tersebut bertepatan dengan dua tahun sejak pemberontakan yang dipimpin mahasiswa memaksanya meninggalkan kekuasaan dan melarikan diri ke India.

Kemunculan itu menjadi kesempatan pertama Hasina berbicara kepada awak media sejak meninggalkan Bangladesh pada Agustus 2024. Namun, mantan perdana menteri tersebut tidak tampil secara langsung di hadapan kamera.

Hasina yang sebelumnya diperkirakan muncul melalui rekaman video hanya menyampaikan pesan audio dari balik layar kosong. Belum diketahui alasan ia memilih tidak memperlihatkan wajah, sementara sejumlah pemimpin Partai Liga Awami dan putranya tampil serta berbicara di depan kamera dalam acara tersebut.

“Saya akan kembali pada rakyat saya,” kata Hasina. Ia menambahkan akan mengumumkan tanggal pasti dan rincian kepulangannya nanti. “Saya tahu mereka mungkin akan memenjarakan saya atau mungkin membunuh saya, apa pun bisa terjadi, tetapi tetap saja saya harus kembali,” katanya. “Rasa takut tidak dapat menghalangi tanggung jawab kepada rakyat.”

Hasina meninggalkan Bangladesh menggunakan helikopter pada 5 Agustus 2024 ketika gelombang demonstrasi yang dipimpin mahasiswa mengakhiri pemerintahannya. Ia telah memimpin negara itu selama dua periode kepemimpinan dengan total sekitar 20 tahun.

Demonstrasi yang awalnya dipicu persoalan sistem kuota pekerjaan sektor publik berkembang menjadi gerakan antipemerintah berskala nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan hampir 1.400 orang tewas selama kerusuhan tersebut.

Pada 2025, pengadilan Bangladesh mengadili Hasina secara in absentia dan menyatakannya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait tindakan represif dengan kekerasan terhadap demonstran pada 2024. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati.

Hasina membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan proses hukum terhadap dirinya dilatarbelakangi kepentingan politik.

Keberadaan Hasina di India turut menjadi sumber ketegangan hubungan New Delhi dan Dhaka. Pemerintah Bangladesh berulang kali meminta India mengekstradisi mantan perdana menteri tersebut. Pemerintah India menyatakan telah menerima permintaan itu dan sedang melakukan peninjauan.

Kemunculan Hasina dalam acara di New Delhi kembali memicu reaksi keras dari Bangladesh.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengecam penyelenggaraan acara tersebut dan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kedaulatan negara. Pemerintah Bangladesh menyebut keputusan membiarkan Hasina berbicara secara terbuka kepada pers sebagai sesuatu yang “sangat menyakitkan” dan karenanya Bangladesh “sangat marah.”

Sehari sebelum acara, pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman juga memperingatkan media Bangladesh untuk tidak mempublikasikan pernyataan Hasina. Pemerintah merujuk pada putusan pengadilan 2024 yang melarang penyiaran maupun penerbitan pernyataan mantan perdana menteri tersebut.

Akibat larangan itu, media Bangladesh tidak meliput acara Hasina di New Delhi. Namun, rekaman dan informasi mengenai pernyataannya beredar luas melalui media sosial.

Rahman merupakan putra mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, salah satu rival politik utama Hasina. Ia menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu pada Februari 2026 yang diselenggarakan di bawah pengawasan pemerintahan sementara. Liga Awami yang dipimpin Hasina dilarang mengikuti pemilu tersebut.

Dalam pidatonya dari New Delhi, Hasina juga menyerukan pencabutan larangan terhadap Liga Awami serta pembebasan para tahanan politik.

Hasina berpendapat demonstrasi yang semula muncul akibat sengketa kuota pekerjaan pemerintah kemudian berkembang menjadi gerakan terkoordinasi untuk menggulingkan pemerintahannya dan melemahkan konstitusi Bangladesh.

Ia juga mengklaim kondisi perekonomian Bangladesh memburuk sejak dirinya kehilangan kekuasaan. Hasina menyebut pertumbuhan ekonomi melambat, investasi melemah, sementara lebih dari 20 juta orang tidak memiliki pekerjaan.

Pada saat Hasina menyampaikan pernyataannya di New Delhi, demonstrasi berlangsung di Dhaka. Para pengunjuk rasa membakar patung boneka yang menyerupai mantan perdana menteri tersebut.

Tanggal 5 Agustus memiliki arti penting dalam perubahan politik Bangladesh karena bertepatan dengan dua tahun sejak Hasina meninggalkan negaranya dengan helikopter setelah pemerintahannya tumbang.

Pada hari yang sama, Bangladesh meresmikan museum yang didedikasikan untuk mengenang pemberontakan 2024. Museum Peringatan Pemberontakan Massal Juli didirikan di bekas kediaman resmi Hasina di Dhaka.

Museum tersebut menyimpan berbagai dokumentasi mengenai pemberontakan, termasuk rekaman audio dan video, barang-barang pribadi milik korban, serta kliping surat kabar. Sejumlah materi mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama pemerintahan Hasina juga menjadi bagian dari koleksi.

Muhammad Yunus, peraih Hadiah Nobel Perdamaian yang sebelumnya memimpin pemerintahan sementara Bangladesh, meresmikan museum tersebut bersama Perdana Menteri Tarique Rahman.

Rencana kepulangan Hasina muncul ketika Bangladesh dan India mulai menunjukkan upaya memperbaiki hubungan bilateral yang sempat memburuk sejak pergantian pemerintahan pada 2024.

Namun, pemerintah Bangladesh memperingatkan bahwa keputusan membiarkan Hasina berbicara kepada pers dari wilayah India telah mencederai hubungan kedua negara. (*)