Infobenua.com, Rabat – Pemerintah Maroko untuk pertama kalinya memberikan tanggapan resmi terkait gelombang puluhan ribu migran yang memasuki Ceuta, enklave Spanyol di Afrika Utara. Rabat membantah adanya operasi terorganisasi di balik peristiwa tersebut dan menyebut arus migrasi dipicu oleh informasi palsu yang beredar di internet.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Maroko mengatakan lonjakan migran yang menuju Ceuta terjadi secara spontan, bukan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.
Menurutnya, penyebaran informasi yang menyesatkan di media sosial, aktivitas jaringan penyelundup manusia, serta kesalahpahaman terhadap putusan pengadilan Spanyol menjadi faktor utama yang mendorong ribuan orang mencoba memasuki wilayah Spanyol.
Pemerintah Maroko menyatakan putusan pengadilan Spanyol yang dinilai mempersulit pemulangan migran ke negara asal turut memengaruhi persepsi para calon migran.
Namun, di tengah krisis tersebut muncul dugaan bahwa pemerintah Maroko sengaja membiarkan, bahkan memfasilitasi, gelombang migran sebagai bentuk tekanan politik terhadap Spanyol.
Sejumlah migran yang diwawancarai media Spanyol mengaku tidak dihentikan ketika mendekati perbatasan. Sebagian bahkan menyatakan aparat keamanan seolah mempersilakan mereka untuk menyeberang.
Migran lainnya mengatakan mereka mengetahui kabar bahwa perbatasan telah “dibuka” melalui video dan pesan yang beredar di platform media sosial seperti TikTok.
Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri Maroko tidak memberikan tanggapan terhadap klaim tersebut. Pemerintah hanya menegaskan bahwa Rabat tetap bekerja sama dengan otoritas Spanyol dan akan terus menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam upaya memberantas migrasi ilegal.
Menurut data pemerintah Maroko, sekitar 40.000 migran berusaha memasuki Ceuta. Selain itu, sekitar 1.100 orang lainnya disebut mencoba menyeberang ke Melilla, enklave Spanyol lainnya di Afrika Utara yang juga berbatasan langsung dengan Maroko.
Sementara itu, pemerintah Spanyol memperkirakan jumlah migran yang berhasil memasuki Ceuta dalam waktu singkat mencapai antara 50.000 hingga 60.000 orang sebelum akhirnya kembali ke Maroko.
Perbedaan data juga terlihat pada jumlah korban jiwa. Pemerintah Maroko melaporkan 11 orang meninggal dunia, sedangkan otoritas Spanyol menyatakan sedikitnya 72 migran tewas ketika berusaha mencapai Ceuta. Sebagian besar korban dilaporkan tenggelam saat mencoba berenang menuju wilayah tersebut.
Hingga kini, penyebab pasti gelombang migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke kota berpenduduk sekitar 84.000 jiwa itu masih belum dapat dipastikan.
Selain dugaan keterlibatan pemerintah Maroko, sejumlah pihak juga menyoroti kebijakan migrasi Spanyol yang dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru di kalangan calon migran.
Salah satunya adalah kebijakan legalisasi status tinggal bagi migran ilegal yang telah lebih dahulu berada di Spanyol. Meski aturan tersebut tidak berlaku bagi pendatang baru, kebijakan itu dianggap dapat memunculkan harapan bahwa migran yang berhasil memasuki Spanyol pada akhirnya akan memperoleh status hukum.
Putusan pengadilan Spanyol yang mempersulit penolakan terhadap migran yang masuk melalui jalur laut juga disebut sebagai salah satu faktor yang turut mendorong gelombang migrasi terbaru. Hal itu juga disinggung dalam pernyataan Kementerian Dalam Negeri Maroko.
Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai penyebabnya, banyak kalangan di Spanyol menilai arus migrasi dalam jumlah besar tersebut hampir mustahil terjadi tanpa setidaknya sikap pasif aparat Maroko.
Perbatasan Ceuta selama ini dikenal sebagai salah satu titik perbatasan paling ketat di kawasan Mediterania. Surat kabar El País menilai puluhan ribu orang tidak mungkin melintasi kawasan tersebut tanpa “persetujuan atau keterlibatan” otoritas di Rabat.
Media itu juga mengutip sejumlah rekaman video yang memperlihatkan aparat keamanan Maroko tidak melakukan tindakan ketika ribuan migran melintasi perbatasan. Menurut El País, rekaman tersebut “tidak menyisakan keraguan” mengenai sikap pasif aparat saat insiden berlangsung.
Di tingkat regional, Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan para duta besar negara anggota di Brussel untuk mengevaluasi krisis migrasi di Ceuta.
Pertemuan tersebut akan membahas pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut sekaligus menyusun langkah-langkah lanjutan guna memperkuat perlindungan di perbatasan luar Uni Eropa dan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi potensi gelombang migrasi serupa di masa mendatang. (*)


















Users Today : 949
Total Users : 1403407
Views Today : 1986
Total views : 6706763