LPJU Tiga Jalan Protokol Padam Berbulan-bulan, DPRD Minta Rp10 Miliar Dianggarkan

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar

Infobenua.com.Samarinda —Kondisi gelap di tiga ruas jalan protokol Kota Samarinda dipastikan belum bisa diatasi dalam waktu dekat. DPRD Samarinda meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memprioritaskan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk memperbaiki sistem lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang telah rusak selama berbulan-bulan.

Tiga ruas jalan yang dimaksud meliputi Jalan Pahlawan, Jalan Dr Soetomo, dan Jalan Letjen S Parman.

Menurut DPRD, kerusakan yang terjadi bukan hanya pada lampu, tetapi juga mencakup tiang, kabel, hingga jaringan kelistrikan sehingga membutuhkan perbaikan secara menyeluruh.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terkait rencana penanganan kerusakan tersebut.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Dishub agar dilakukan perbaikan total. Jadi bukan sekadar mengganti lampu, tetapi seluruh sistem penerangan, mulai dari tiang, kabel, hingga instalasi listriknya,” kata Deni (2/8/2026).

Ia menilai keberadaan LPJU merupakan bagian dari pelayanan dasar yang tidak bisa ditunda.

Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan, kondisi gelap juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal.

Karena itu, DPRD meminta TAPD memberikan perhatian khusus agar kebutuhan anggaran dapat diakomodasi dalam APBD Pergeseran maupun APBD Perubahan.

“Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kota dan akan kembali membahasnya bersama TAPD. Ini harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Deni menjelaskan Dishub telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pengajuan pendanaan.

Saat ini pembahasannya masih berlangsung bersama TAPD untuk menentukan skema pembiayaan.

Apabila anggaran dapat disetujui, DPRD berharap proyek peremajaan LPJU di tiga jalan protokol tersebut dapat segera direalisasikan sehingga tidak kembali tertunda hingga tahun berikutnya.

“Kami berharap pembahasannya bisa dipercepat agar pelaksanaan pekerjaan dapat segera dimulai,” demikian Deni.

Penulis Frida editor Eka mandiri