Infobenua.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Board of Peace telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas dan kelompok-kelompok militan Palestina lainnya di Jalur Gaza. Menurut Trump, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan dan membangun pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Kamis (30/7), Trump menyebut kesepakatan itu sebagai sebuah “langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng.”
Ia mengatakan, pelucutan senjata menjadi prasyarat bagi pembentukan pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja sama dengan Board of Peace dalam mengelola Gaza.
“Kesepakatan ini merupakan langkah krusial agar Gaza akhirnya dapat dipimpin oleh pemerintahan Palestina baru yang akan bekerja sama erat dengan Board of Peace untuk membantu rakyat Palestina. Pada saat yang sama, Israel akan mendapatkan keamanan yang layak, kemudian Gaza tidak lagi digunakan sebagai basis serangan teror,” sambung Trump.
Trump menambahkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan “tonggak penting” dalam pelaksanaan Rencana 20 Poin yang diusulkannya untuk mengakhiri perang di Gaza dan mempercepat rekonstruksi wilayah tersebut.
Menurutnya, implementasi perjanjian akan dilakukan secara bertahap.
“Seiring selesainya proses pelucutan senjata, pasukan Israel akan ditarik, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk memastikan keamanan Gaza bagi penduduknya dan negara-negara tetangganya,” ujarnya.
Pengumuman Trump disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali ke negaranya usai bertemu dengan Presiden AS di Gedung Putih.
Trump juga menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, dan Turki yang disebutnya berperan sebagai mediator hingga tercapainya terobosan tersebut.
Sebelumnya, tim DW melaporkan bahwa para perunding yang bertemu di Kairo telah menyepakati rancangan roadmap berisi 15 poin mengenai pelucutan senjata Hamas, meski sejumlah ketentuan masih dalam tahap penyempurnaan.
Meski Trump telah mengumumkan adanya kesepakatan, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Israel maupun dari para mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turki.
Hamas sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, serta sejumlah negara Arab.
Meski demikian, dua pejabat senior Hamas mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut telah menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Israel.
Dalam wawancara dengan AFP pada Jumat (31/7) dini hari waktu setempat, kedua pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan mereka berharap Mesir, Qatar, dan Turki dapat menjamin Israel menjalankan seluruh kewajibannya, termasuk “penarikan bertahap” pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan atas pernyataan Trump maupun konfirmasi dari Hamas.
Sebelum pengumuman tersebut, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa rancangan kesepakatan 15 poin yang tengah dibahas para mediator belum memenuhi tuntutan Israel terkait demiliterisasi total Jalur Gaza.
Di sisi lain, Hamas tetap mempertahankan posisinya bahwa pelucutan senjata hanya dapat dilakukan apabila Israel menarik seluruh pasukannya dari wilayah Gaza. Sebaliknya, Israel menegaskan tidak akan menarik pasukan melewati apa yang disebut sebagai “garis kuning” sebelum Hamas benar-benar melucuti seluruh persenjataannya.
Berdasarkan skema yang disepakati bersama Board of Peace, sebuah pemerintahan transisi Palestina yang diisi para teknokrat akan mengambil alih administrasi Gaza sekaligus mengawasi proses penyimpanan senjata milik kelompok militan tersebut.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada AFP bahwa seluruh persenjataan akan diserahkan kepada pemerintahan transisi dan mediator internasional, bukan kepada Israel.
“Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Comittee for Administration Gaza/NCAG) akan mengelola dan melaksanakan pendataan serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,” ungkap pejabat tersebut.
Ia menambahkan, “Komite Nasional akan menjadi satu-satunya entitas yang berwenang untuk menyimpan, mengelola, atau mengontrol senjata di Gaza,” pungkasnya. (*)
Users Today : 1292
Total Users : 1396950
Views Today : 2174
Total views : 6694251