Infobenua.com, Washington — Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membahas peningkatan kerja sama pertahanan, termasuk rencana produksi sistem pertahanan udara Patriot di Ukraina, dalam pertemuan di Gedung Putih, Selasa (28/7). Pada hari yang sama, Senat AS juga meloloskan tahap awal pembahasan rancangan undang-undang (RUU) sanksi baru terhadap Rusia.
Pertemuan Trump dan Zelenskyy berlangsung menjelang pemakaman Senator Lindsey Graham. Agenda utama pembicaraan mencakup penguatan kemampuan pertahanan Ukraina, sejalan dengan komitmen yang diumumkan pada KTT NATO di Ankara awal bulan ini. Saat itu, Trump menyatakan AS akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi sistem Patriot yang selama ini diminta Kyiv guna menghadapi serangan rudal Rusia.
Usai pertemuan, Zelenskyy mengungkapkan bahwa pembahasan mencakup kerja sama produksi rudal pencegat Patriot serta prospek diplomasi.
“Presiden dan saya membahas lisensi produksi rudal pencegat Patriot serta beberapa gagasan lain yang dapat membantu.”
Ia menambahkan, “Kami juga berbicara mengenai diplomasi. Penting agar proses diplomatik kembali dihidupkan.”
Trump menggambarkan pertemuan tersebut berlangsung positif. “Merupakan kehormatan besar bertemu dengannya. Banyak hal dibahas. Pertemuan berjalan sangat baik!” tulisnya di Truth Social.
Selama berada di Washington, Zelenskyy juga mengadakan pembicaraan dengan pejabat Lockheed Martin mengenai pengembangan kerja sama industri pertahanan. Menurutnya, Ukraina memiliki pengalaman yang dapat dibagikan kepada negara dan perusahaan yang mendukung upaya pertahanan negaranya.
“Ukraina memiliki banyak hal untuk dibagikan kepada mereka yang membantu kami melindungi kehidupan,” ujarnya.
Zelenskyy kembali menegaskan bahwa Ukraina masih memerlukan pasokan rudal Patriot dari AS dalam waktu dekat, sementara lisensi produksi dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional.
Selain itu, ia menuduh Rusia memberikan bantuan kepada Iran berupa citra satelit pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia. Namun, Trump menilai apabila bantuan tersebut benar terjadi, dampaknya tidak akan signifikan.
Sementara itu, Senat AS pada Selasa (28/7/2026) menyetujui langkah prosedural untuk melanjutkan pembahasan RUU sanksi baru terhadap Rusia melalui pemungutan suara dengan hasil 86 mendukung dan 12 menolak.
RUU bipartisan yang dirancang selama lebih dari setahun oleh mendiang Senator Lindsey Graham bersama Senator Richard Blumenthal itu memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang tetap membeli minyak, gas, dan komoditas Rusia. Regulasi tersebut juga memperluas cakupan sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat senior pemerintah Rusia, lembaga keuangan, serta sektor energi negara itu.
Menjelang pemungutan suara, Zelenskyy bertemu sejumlah senator di Capitol. Senator Todd Young mengatakan Presiden Ukraina memandang RUU tersebut sebagai dukungan penting bagi negaranya.
Menurut Young, Zelenskyy menilai RUU tersebut “penting sebagai sinyal moral bagi sebuah negara yang lelah, tetapi tetap bertahan melawan Rusia.”
Melalui media sosial X, Zelenskyy menyampaikan bahwa pembahasannya dengan para senator berfokus pada isu pertahanan.
“Kami membahas banyak isu, terutama pertahanan antibalistik.”
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, ia kembali menyampaikan apresiasinya.
“Merupakan kehormatan bisa hadir saat suara dihitung. Ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan rencana Lindsey, dan tentu saja merupakan langkah menuju perdamaian.”
Senator Richard Blumenthal mengungkapkan bahwa dalam percakapan terakhir mereka, Lindsey Graham menyebut tercapainya kesepakatan mengenai RUU tersebut sebagai “big effing deal”.
Senator Jeanne Shaheen juga menyatakan regulasi itu diharapkan dapat meningkatkan tekanan terhadap Moskow.
Menurut Shaheen, RUU tersebut akan “mengirim pesan bipartisan kepada Putin dalam bahasa yang ia pahami” dan menjadi peluang terbaik AS untuk mendukung Ukraina.
Meski memperoleh dukungan luas di Senat, sejumlah anggota Partai Demokrat masih menyampaikan keberatan terhadap ketentuan yang memperluas kewenangan Presiden Trump dalam menerapkan tarif perdagangan. (*)



















Users Today : 900
Total Users : 1393876
Views Today : 1944
Total views : 6687515