Kendaraan di Samarinda Tembus 1 Juta Unit, DPRD Desak Transportasi Massal 2027

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Infobenua.com.Samarinda —Jumlah kendaraan di Kota Samarinda kini menembus lebih dari satu juta unit, melampaui jumlah penduduk ibu kota Kalimantan Timur tersebut. Kondisi ini membuat DPRD Samarinda meminta pemerintah kota segera menyiapkan transportasi massal untuk mengantisipasi kemacetan dan keterbatasan ruang jalan.

Berdasarkan data Korlantas Polri per 12 Juli 2026, jumlah kendaraan di Samarinda tercatat mencapai 1.011.531 unit. Angka itu terdiri dari 904.150 sepeda motor dan 107.381 mobil pribadi.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk Samarinda tahun 2025 yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 893.385 jiwa.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menilai pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali dapat menjadi persoalan serius bagi mobilitas warga. Terlebih, ruang untuk memperlebar jalan di Samarinda semakin terbatas.

“Bayangkan kalau itu semua jalan bersamaan, mau parkir di mana? Kita mendorong moda transportasi massal itu diadakan tahun depan, supaya masyarakat punya pilihan. Artinya tidak bergantung kendaraan pribadi,” kata Deni di DPRD Samarinda (26/7/2026).

Menurutnya, pembangunan transportasi massal menjadi salah satu solusi karena Pemkot Samarinda tidak memiliki banyak pilihan untuk menambah kapasitas jalan.

Ia mendorong agar program tersebut mulai dianggarkan dan direalisasikan pada 2027, sehingga masyarakat memiliki alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi.

“Kita mendorong moda transportasi massal itu kalau bisa diadakan tahun depan 2027, supaya masyarakat punya pilihan dan tidak bergantung mobil pribadi atau motor pribadi,” ujarnya.

Deni mengatakan, tanpa pengendalian jumlah kendaraan dan penyediaan transportasi publik, Samarinda berpotensi menghadapi persoalan baru berupa kemacetan panjang hingga kesulitan penyediaan lahan parkir.

Menurutnya, penyediaan transportasi massal juga menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Dengan tidak adanya penambahan ruas jalan di Samarinda maka tidak ada pilihan, kita mendorong di tahun depan Pemkot bisa menyiapkan fasilitas layanan publik transportasi massal,” demikian Deni.

Penulis Frida editor Eka mandiri