Infobenua.com, Berlin – Pemerintah Jerman merespons secara hati-hati setelah surat kabar Iran Hamshahri menerbitkan daftar 13 pemimpin dunia yang disebut bertanggung jawab atas kematian Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam publikasi tersebut, para tokoh yang masuk daftar disebut akan menghadapi “pembalasan” dan “membayar dengan harga tertinggi.”
Kanselir Jerman Friedrich Merz termasuk di antara nama-nama yang dimuat bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, serta sejumlah pemimpin internasional lainnya.
Dalam ilustrasi yang menyertai artikel, seluruh tokoh digambarkan mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang identik dengan pakaian tahanan di Amerika Serikat.
Hamshahri dikenal sebagai surat kabar berhaluan ultrakonservatif di Iran dengan jumlah pembaca yang diklaim mencapai sekitar dua juta orang setiap hari.
Sejak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meningkat pada Februari lalu, sejumlah negara Eropa memberikan dukungan terhadap operasi militer dengan mengizinkan penggunaan wilayah udara maupun pangkalan militer oleh Amerika Serikat. Italia menjadi salah satu negara yang menolak permintaan Washington untuk menggunakan fasilitas transit bagi pesawat pengebomnya.
Setelah operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada awal Maret, Friedrich Merz menyatakan pemerintah Jerman memahami sikap sebagian warga Iran yang menyambut kemungkinan berakhirnya pemerintahan Republik Islam.
Saat itu dia menyatakan, “Kami memiliki kepentingan yang sama dengan AS dan Israel untuk mengakhiri teror rezim ini serta menghentikan program persenjataan nuklir dan rudal balistiknya.”
Meski demikian, pemerintahan Republik Islam Iran tetap bertahan. Kematian Ayatollah Ali Khamenei pada tahap awal operasi militer tidak memicu runtuhnya rezim.
Posisi pemimpin tertinggi kemudian diteruskan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang dalam pernyataan tertulis berjanji akan melakukan “pembalasan” atas kematian ayahnya.
Pekan lalu, Hamshahri juga menerbitkan artikel daring yang berbunyi, “Pembalasan tidak dapat dihindari. Para penjahat akan membawa keinginan mereka untuk mati dengan damai ke liang kubur.”
Artikel tersebut kemudian tidak lagi dimuat dalam edisi cetak hari Minggu dan telah dihapus dari situs resmi surat kabar itu pada awal pekan ini.
Meski telah dihapus, publikasi tersebut tetap memicu perhatian kalangan politik Jerman. Ketua Komite Pengawas Intelijen Bundestag, Marc Henrichmann, menilai ancaman tersebut tidak bisa diabaikan.
“Kita harus mengasumsikan bahwa dinas intelijen Iran juga sedang merencanakan serangan di Eropa.”
Otoritas keamanan Jerman juga mengungkap kekhawatiran mengenai kemungkinan penggunaan “agen sekali pakai” (disposable agents), yakni individu yang direkrut hanya untuk melaksanakan satu aksi serangan.
Juru bicara kebijakan dalam negeri Fraksi Partai Demokrat Sosial (SPD), Sebastian Fiedler, menyampaikan penilaian serupa kepada surat kabar Die Welt. Menurutnya, tingkat ancaman keamanan saat ini sudah tinggi dan perkembangan terbaru semakin memperkuat kekhawatiran tersebut.
Ia juga menilai situasi tersebut berpotensi memicu aksi kelompok ekstremis maupun pelaku tunggal.
Meski demikian, sejumlah politisi menilai belum diperlukan peningkatan pengamanan khusus bagi Kanselir Merz karena kepala pemerintahan Jerman itu telah berada di bawah perlindungan keamanan yang sangat ketat.
Wakil Presiden Bundestag dari Partai Hijau, Omid Nouripour, yang lahir di Iran, meminta agar ancaman tersebut diperlakukan secara serius.
“Di Jerman, kami telah berkali-kali mengalami terorisme yang diekspor oleh negara Iran. Surat kabar itu tidak mungkin bisa menerbitkan ancaman pembunuhan tersebut tanpa persetujuan sensor jika rezim tidak menghendakinya. Karena itu kita harus menganggap ancaman ini serius. Ketika sebuah rezim menargetkan kepala pemerintahan kita, itu merupakan tindakan permusuhan dan harus diperlakukan demikian.”
Di sisi lain, pemerintah Jerman memilih tidak memberikan tanggapan secara rinci. Dalam konferensi pers rutin pada Senin, wakil juru bicara pemerintah Steffen Meyer hanya menyatakan bahwa pemerintah telah mengetahui isi publikasi tersebut tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Sementara itu, kalangan pakar keamanan menilai kemungkinan ancaman yang berkaitan dengan Iran tetap perlu diwaspadai.
Otoritas Jerman memperkirakan terdapat sekitar 180 orang yang diduga bekerja untuk Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) maupun badan intelijen Iran di wilayah negara tersebut.
Menjawab pertanyaan media Euractiv pada Mei lalu, Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (BfV) menyatakan bahwa dinas intelijen Iran telah lama memiliki kemampuan untuk menjalankan operasi yang setara dengan aksi terorisme negara.
Menurut BfV, “Tindakan tersebut mencakup segala hal, mulai dari ancaman terhadap individu tertentu hingga pengumpulan intelijen untuk merencanakan kemungkinan serangan.”
Meski badan keamanan Iran dinilai mengalami pelemahan akibat operasi militer yang berlangsung di negaranya, BfV mengingatkan adanya kemungkinan aktivitas intelijen maupun operasi di luar negeri kembali meningkat apabila tekanan terhadap Teheran mereda setelah konflik berakhir. (*)


















Users Today : 767
Total Users : 1373556
Views Today : 2770
Total views : 6636755