DPRD Kaltim Soroti Dugaan Kebocoran PAD dari Aktivitas STS, Pansus Disiapkan untuk Kaji Kontribusi Daerah

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

Infobenua.com, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur menyoroti belum optimalnya kontribusi pendapatan daerah dari aktivitas ship to ship (STS) yang berlangsung di wilayah perairan Kaltim. Meski aktivitas pemindahan muatan dan lalu lintas tongkang berlangsung dalam skala besar, daerah dinilai belum memperoleh manfaat fiskal yang sebanding.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan persoalan tersebut menjadi perhatian karena aktivitas ekonomi di kawasan perairan terus berjalan, namun belum terlihat kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar pemerintah daerah memiliki kepastian mengenai potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap.

“Saya bicara apa adanya. Soal PAD nol dari aktivitas STS di Muara Berau dan Muara Jawa,” ujarnya.

Ia menilai aktivitas logistik dan distribusi yang berlangsung di kawasan perairan tersebut telah berjalan dalam waktu lama dan memiliki nilai ekonomi besar.

Karena itu, DPRD mempertanyakan apakah terdapat ruang regulasi maupun kebijakan yang memungkinkan daerah memperoleh manfaat lebih besar.

Hasanuddin juga menyinggung kondisi serupa pada sektor eksplorasi migas lepas pantai yang menurutnya berada dalam wilayah Kalimantan Timur, namun dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan daerah.

“Ini sudah berlangsung lama dan perlu dilihat kembali apakah ada potensi yang selama ini belum termanfaatkan untuk kepentingan daerah,” katanya.

Selain aspek penerimaan daerah, DPRD turut menyoroti dampak aktivitas pelayaran terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat.

Menurut Hasanuddin, terdapat kekhawatiran terhadap tingginya lalu lintas kapal di kawasan Sungai Mahakam yang dalam beberapa tahun terakhir disebut berkaitan dengan sejumlah insiden terhadap infrastruktur sungai.

Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keamanan transportasi dan perlindungan fasilitas publik.

“Kalau ini terus dibiarkan, bukan cuma infrastruktur yang taruhannya, tapi juga keselamatan masyarakat,” tegasnya.

DPRD juga menerima masukan dari masyarakat pesisir dan nelayan yang mengeluhkan perubahan pola aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan operasional kapal.

Menurut laporan yang diterima, aktivitas kapal dengan intensitas pencahayaan tinggi disebut memengaruhi sebaran ikan dan membatasi ruang tangkap nelayan tradisional.

“Nah mereka sudah mengadu ke DPRD, dan ini bukan sekadar angka, tetapi berkaitan dengan penghidupan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji secara lebih mendalam potensi penerimaan daerah dari aktivitas STS beserta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan.

DPRD menegaskan pembentukan pansus diarahkan untuk memperkuat kajian dan memastikan setiap potensi sumber daya yang ada dapat memberi manfaat lebih besar bagi pembangunan daerah.

“Kita akan bentuk pansus dan mengawal persoalan ini agar pengelolaan potensi daerah bisa lebih berpihak kepada masyarakat,” tutup Hasanuddin.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi