Penurunan APBD Samarinda Jadi Tantangan Baru, Andi Harun Soroti Kebutuhan Masyarakat yang Tetap Tinggi

Foto : Wali Kota Samarinda, Andi Harun

Infobenua.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan Pemerintah Kota Samarinda mulai menghadapi perubahan signifikan dalam kondisi fiskal daerah. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Menurut Andi Harun, APBD Kota Samarinda yang pada 2025 berada di kisaran Rp5,8 triliun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun pada 2026. Sementara pada 2027, besaran APBD diperkirakan hanya berada di angka Rp3,3 triliun.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut merupakan bagian dari perubahan pola kebijakan fiskal yang saat ini terjadi secara nasional. Dampaknya turut dirasakan pemerintah daerah, terutama dalam ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, berkurangnya kapasitas anggaran menjadi tantangan tersendiri karena di saat yang sama kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, hingga program sosial tetap tinggi dan bahkan terus meningkat seiring pertumbuhan kota.

Andi Harun menilai pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan strategi pembangunan dengan kondisi keuangan yang lebih terbatas. Penggunaan anggaran harus diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menegaskan bahwa tantangan fiskal saat ini bukan hanya soal kemampuan menyediakan anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menjaga kualitas pelayanan publik di tengah ruang keuangan yang semakin ketat.

Karena itu, Pemkot Samarinda akan terus melakukan berbagai langkah efisiensi dan penguatan tata kelola keuangan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Menurut Andi Harun, situasi tersebut harus dipahami sebagai momentum untuk memperkuat pengelolaan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga Kota Samarinda.

“Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas. Fokusnya adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi