Foto : Perempuan Mahardhika Samarinda
Infobenua.com, Samarinda— Perempuan Mahardhika Samarinda menyatakan sikap resmi atas kondisi perempuan pekerja di Indonesia yang dinilai masih jauh dari layak. Di tengah tingginya angka pengangguran, maraknya pemutusan hubungan kerja, dan menyempitnya lapangan kerja formal yang aman, perempuan disebut masih dipaksa menerima pekerjaan apapun dalam kondisi upah murah, kontrak tidak pasti, tanpa jaminan sosial, dan rentan mengalami kekerasan.
Organisasi ini menilai negara gagal menghadirkan kerja layak sebagai hak dasar warga negara. Janji politik pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga kini masih dipertanyakan publik, sementara masyarakat di lapangan justru dihadapkan pada sulitnya mencari pekerjaan yang aman, tetap, dan bermartabat.
Perempuan Mahardhika juga menyoroti proses rekrutmen tenaga kerja yang dinilai masih sarat diskriminasi. Perempuan kerap disaring berdasarkan usia, status perkawinan, penampilan fisik, bahkan dipertanyakan soal rencana memiliki anak. Penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, hingga kelompok minoritas gender disebut semakin tersingkir dari akses kerja formal.
Menguatnya militerisme dalam tata kelola negara juga menjadi sorotan. Hal itu dinilai tidak hanya hadir dalam institusi bersenjata, tetapi menjelma menjadi budaya represif di ruang kerja anti kritik, anti serikat, dan penuh intimidasi terhadap pekerja yang menuntut haknya. Kondisi ini dinilai mempersempit perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan sosial.
Kekerasan di dunia kerja pun masih menjadi kenyataan pahit. Pelecehan seksual, kekerasan verbal, ancaman pemecatan saat hamil, pemotongan upah sepihak, hingga kriminalisasi terhadap buruh yang bersuara masih terus terjadi. Banyak perempuan memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, takut distigma, dan tidak percaya pada mekanisme pengaduan yang dinilai tidak berpihak pada korban.
Atas kondisi tersebut, Perempuan Mahardhika Samarinda menyampaikan enam tuntutan menuntut pemerintah mewujudkan kerja layak bagi perempuan, mendesak pertanggungjawaban atas janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, menolak sistem rekrutmen yang seksis dan tidak inklusif, menolak militerisme dan represi terhadap gerakan rakyat, mendesak penghapusan kekerasan di dunia kerja, serta menyerukan persatuan perempuan pekerja untuk melawan ketidakadilan.
Perempuan Mahardhika Samarinda menegaskan perempuan bukan tenaga kerja murah, bukan objek eksploitasi, dan berhak atas kerja yang aman, setara, dan bermartabat.


















Users Today : 721
Total Users : 1281368
Views Today : 2075
Total views : 6318523