Ket foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Infobenua.com Samarinda – Munculnya wacana penghentian bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah kabupaten/kota pada 2027 menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan di daerah.
Meski masih sebatas isu, Pemkot Samarinda menilai langkah penghapusan bantuan secara menyeluruh bukan solusi yang tepat, terutama di tengah kebutuhan daerah yang masih bergantung pada dukungan fiskal dari provinsi.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kondisi keuangan pemerintah provinsi yang tengah mengalami tekanan. Namun demikian, ia berharap skema bantuan tersebut tidak dihentikan sepenuhnya.
“Kami memahami keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah provinsi. Akan tetapi, kami berharap agar bantuan keuangan tersebut tidak dihapus secara keseluruhan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan kabupaten dan kota merupakan elemen penting dalam menopang kekuatan provinsi. Oleh sebab itu, dukungan melalui mekanisme bantuan keuangan dinilai tetap diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan optimal.
Lebih lanjut, Andi Harun menekankan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya akan dirasakan Samarinda, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam struktur anggaran, terdapat pos belanja transfer yang memang ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga menyinggung peran anggota DPRD provinsi dari masing-masing daerah pemilihan, termasuk Samarinda, yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayahnya.
“Apabila terjadi pengurangan, hal tersebut masih dapat dimaklumi. Namun, sebaiknya tidak sampai pada penghapusan secara total,” katanya.
Menurutnya, kemajuan provinsi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan daerah-daerah di dalamnya. Ketika kabupaten/kota mampu berkembang, maka pertumbuhan provinsi secara keseluruhan juga akan terdorong.
Ia juga menyebut bahwa hingga saat ini isu tersebut masih sebatas rumor. Andi Harun mengaku meyakini bahwa Gubernur Kalimantan Timur tidak memiliki kebijakan untuk menghapus bantuan keuangan tersebut.
“Saya masih memandang hal ini sebagai informasi yang belum pasti, karena saya meyakini Gubernur tidak memiliki kebijakan untuk menghapus bantuan keuangan tersebut,” ucapnya.
Dalam komunikasi terakhir, lanjutnya, Gubernur Kaltim justru menunjukkan komitmen untuk tetap mendukung pembangunan di Samarinda. Bahkan, terdapat dorongan agar Samarinda dapat belajar dari daerah lain yang telah berhasil, seperti Kota Pontianak dalam pengelolaan sungai, hingga membuka peluang studi ke luar negeri, seperti ke
Kuching.
“Saya meyakini komitmen yang telah disampaikan tersebut akan direalisasikan,” pungkasnya
Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri



















Users Today : 685
Total Users : 1374507
Views Today : 3064
Total views : 6641233