Sekolah Swasta di Kaltim Tertekan Kebijakan Gratispol, DPRD Minta Pemprov Turun Tangan

Infobenua. Com.Samarinda; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti dampak kebijakan pendidikan gratis berbasis Gratispol terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Sejumlah sekolah dinilai belum siap menghadapi aturan baru tersebut, terutama terkait pengelolaan SPP dan biaya operasional.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan hal itu usai rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honor guru SMA dan SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim.

“Selama ini sekolah swasta dikenal dengan sistem pembayarannya. Namun dengan adanya kebijakan Gratispol, mereka juga dituntut ikut aturan itu. Masalahnya, banyak sekolah swasta yang belum siap,” jelas Agus.

Menurutnya, kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan finansial yang besar bagi sekolah swasta, sebab mereka tetap harus menutup kebutuhan operasional harian. Tanpa dukungan atau subsidi dari pemerintah, sekolah swasta dikhawatirkan tidak mampu bertahan.

“Ketika kebijakan dijalankan tanpa subsidi atau dukungan dari pemerintah provinsi, tentu sekolah swasta akan kesulitan. Karena itu, pemerintah harus merespons cepat dan memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan operasional,” tegasnya.

Agus juga menekankan bahwa program pendidikan gratis tidak boleh diberlakukan sepihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menutup kekurangan biaya yang muncul akibat aturan tersebut.

“Tidak bisa dikatakan nanti atau tahun depan. Begitu kebijakan berlaku, otomatis pemerintah juga wajib hadir menutup kekurangan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah sangat mendesak agar proses belajar mengajar di sekolah swasta tidak terganggu.

“Harapan kami, dukungan itu bisa segera terealisasi, sehingga sekolah swasta tetap bisa berjalan normal,” lanjutnya.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal implementasi Gratispol agar berjalan adil, baik bagi sekolah negeri maupun swasta. Dengan perhatian serius dari Pemprov, sekolah swasta diharapkan tetap berperan dalam mencetak generasi berkompeten dan menjaga kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.(adv/frida/red)