17 Ribu Peserta BPJS Terancam Nonaktif, DPRD Kaltara Minta Kebijakan Tidak Gegabah

ket Foto Ketua Komisi 1V Syamsuddin Arfah (foto Istimewa)

TARAKAN, Infobenua.com – Rencana penyesuaian data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya terkait wacana penonaktifan ribuan peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltara.
Langkah tersebut dinilai perlu dikaji secara lebih mendalam mengingat masih banyak masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada jaminan layanan kesehatan tersebut. DPRD Kaltara menegaskan agar pemerintah daerah tidak mengambil keputusan secara terburu-buru yang berpotensi berdampak pada terhambatnya akses layanan kesehatan masyarakat.

Hal ini mengemuka dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang digelar pada Rabu (17/6).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong penundaan rencana penonaktifan terhadap sekitar 17.314 peserta PBI yang selama ini ditanggung melalui APBD Provinsi Kaltara, hingga dilakukan verifikasi dan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Untuk sementara, kita tetap menggunakan data 17 ribu peserta yang ada. Kekurangannya akan kita minta untuk diverifikasi kembali. Setelah itu pemerintah provinsi akan melakukan rapat internal, kemudian dilanjutkan pembahasan bersama DPRD,” ujarnya.

Syamsuddin menjelaskan bahwa dinamika ini muncul seiring penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada penyesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan. Namun demikian, ia menekankan bahwa perubahan data tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Menurutnya, anggaran untuk program tersebut sejauh ini telah tersedia dalam APBD, sehingga pelaksanaannya masih memungkinkan untuk dilanjutkan sambil menunggu hasil verifikasi lebih lanjut.

“Yang paling penting saat ini adalah mempertahankan dulu data yang ada. Anggaran sebesar Rp19,8 miliar yang sudah disiapkan masih bisa berjalan. Setelah itu baru kita lihat kembali kemampuan anggaran ke depan,” katanya.

Berdasarkan data sementara, kebutuhan peserta yang ditanggung pemerintah daerah mencapai sekitar 41 ribu jiwa, sementara yang saat ini aktif sekitar 17 ribu peserta. Untuk mempertahankan seluruh peserta hingga akhir tahun, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp4,1 miliar.

Karena itu, DPRD Kaltara meminta pemerintah daerah melakukan penghitungan ulang terhadap kemampuan fiskal daerah sebelum mengambil keputusan final, termasuk mempertimbangkan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi.

Selain aspek anggaran, DPRD juga menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan legislatif dalam setiap kebijakan strategis.

“Kami berharap ke depan ada komunikasi yang lebih terbuka. Karena kami juga tidak menerima informasi sejak awal, sehingga perlu dilakukan rapat bersama untuk mendapatkan penjelasan secara utuh,” pungkasnya.(adv/jo).