11 Jabatan Eselon II Pemprov Kaltim Masih Plt, DPRD Minta Terisi Akhir November

Teks Foto: Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, H. Salehuddin.

Infobenua.com, Samarinda – Sebanyak 11 jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt). DPRD Kaltim meminta pengisian jabatan definitif dituntaskan paling lambat akhir November 2026 agar tidak menghambat penyusunan anggaran tahun depan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, H. Salehuddin, mengatakan pihaknya telah dua hingga tiga kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Biro Organisasi untuk mendorong percepatan pengisian jabatan tersebut.

Sebelas jabatan yang masih diisi Plt meliputi Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang), Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektur, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), serta Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim.

Salehuddin menegaskan, pengisian jabatan tersebut tidak boleh berlarut hingga Desember. Sebab, keterlambatan penetapan pejabat definitif dikhawatirkan turut memperlambat proses penyesuaian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Target kami kemarin, kami minta selesai di akhir November ini. Sehingga Desember menjadi masa adaptasi, lalu Januari sudah bisa berjalan,” tegasnya saat diwawancarai, Sabtu (14/11/2026).

Ia berharap seluruh jabatan eselon II, khususnya di sejumlah perangkat daerah, sudah terisi secara definitif sebelum tahun anggaran 2027 berjalan. Dengan begitu, para pejabat dapat segera menjalankan tugas dan memaksimalkan kinerja masing-masing OPD.

Salehuddin menjelaskan, proses pengisian jabatan membutuhkan waktu karena Pemprov Kaltim menerapkan mekanisme manajemen talenta. Pemerintah provinsi juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait tahapan yang harus dipenuhi.

Melalui mekanisme tersebut, pengisian jabatan tidak bisa dilakukan hanya dengan penunjukan langsung. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari proses rekrutmen, analisis, hingga asesmen kinerja. Seluruh proses itu berjalan secara berjenjang.

Ia menyebut Kaltim menjadi salah satu daerah percontohan penerapan manajemen talenta. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menjalankan setiap tahapan sesuai mekanisme yang ditetapkan, meskipun percepatan pengisian jabatan eselon II tetap dibutuhkan.

“Di satu sisi kita butuh kecepatan pengisian jabatan, terutama eselon II. Tetapi di sisi lain, karena menjadi sampel sekaligus percontohan, ini konsekuensinya prosesnya tidak berjalan cepat,” kata Salehuddin.

Meski demikian, ia menyebut proses pengisian jabatan telah menunjukkan perkembangan. Sebelumnya, jumlah posisi yang masih diisi Plt mencapai sekitar 16 hingga 18 jabatan. Kini, jumlah tersebut berkurang menjadi 11 jabatan.

Salehuddin juga membantah dugaan bahwa lambatnya pengisian jabatan berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran. Dugaan tersebut sebelumnya pernah disampaikan DPRD, mengingat tunjangan pejabat berstatus Plt lebih kecil dibandingkan pejabat definitif.

Namun, berdasarkan hasil komunikasi dan klarifikasi dengan Pemprov Kaltim, ia menyebut tidak ada motif penghematan anggaran dalam proses tersebut. Menurutnya, keterlambatan pengisian jabatan berkaitan dengan penerapan mekanisme manajemen talenta.

Ia juga membantah isu yang sempat beredar pada awal 2026 mengenai dugaan Gubernur tidak menyukai sejumlah pejabat sehingga memperlambat proses pengisian jabatan. Salehuddin mengatakan informasi tersebut telah diklarifikasi langsung kepada Sekretaris Daerah dan BKD.

“Ini murni untuk menjalankan mekanisme manajemen talenta yang memang menjadi salah satu catatan penting dari kementerian,” ujarnya.

Politikus Golkar itu berharap seluruh proses pengisian jabatan dapat diselesaikan sebelum Desember 2026. Dengan demikian, para pejabat memiliki waktu untuk beradaptasi sebelum menjalankan tugas secara penuh pada awal tahun anggaran 2027.

“Harapan kita, di awal tahun 2027 semua struktur eselon II, terutama di beberapa perangkat daerah, sudah definitif sehingga perangkat daerah bisa bekerja maksimal,” demikian Salehuddin.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri