Minim Sosialisasi, Program Gratispol Dinilai Belum Dipahami Masyarakat

Ket foto ; Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.

Infobenua.com Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti pentingnya penguatan sosialisasi serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program Gratispol pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Ia menilai, langkah tersebut krusial agar program unggulan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Di tengah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Ananda memastikan bahwa program prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan tetap memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Dengan alokasi sekitar Rp4,7 triliun, program tersebut dinilai masih memiliki ruang untuk dijalankan secara optimal tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.

“Program Gratispol yang merupakan bagian dari visi dan misi gubernur tetap dapat dijalankan secara maksimal, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis,” ujarnya pada Selasa (24/2/2026).

Meski demikian, ia menggarisbawahi persoalan utama yang masih dihadapi, yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Berdasarkan hasil reses DPRD, ditemukan masih banyak warga yang belum mengetahui secara jelas mekanisme maupun persyaratan untuk mengakses layanan Gratispol.

Kondisi tersebut, lanjutnya, kerap menimbulkan kebingungan di lapangan.

Padahal, menurut Ananda, ketentuan administratif sebenarnya telah disusun, hanya saja belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

“Ketentuan administratif dan persyaratan sebenarnya telah tersedia, namun penyampaian informasinya belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahaminya,” jelasnya.

Ia pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari platform digital hingga pendekatan langsung ke tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT.

Selain itu, Ananda juga menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sejalan dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Pelaksanaan program perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar capaian yang dihasilkan dapat terukur serta terus disempurnakan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Gratispol telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan implementasinya berjalan optimal, meskipun di tengah dinamika penyesuaian fiskal akibat perubahan skema transfer dari pemerintah pusat.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri