Teks foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud
Infobenua.com Samarinda –DPRD Kalimantan Timur belum memberikan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim sepanjang tahun 2025. Hingga awal 2026, DPRD masih menunggu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur sebagai dasar evaluasi resmi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan penilaian kinerja tidak bisa dilakukan tanpa laporan pertanggungjawaban tersebut. Menurutnya, mekanisme evaluasi telah diatur dan baru dapat dimulai setelah LKPJ diserahkan kepada DPRD.
“Kita belum bisa menilai karena memang belum ada evaluasi. LKPJ gubernur itu baru disampaikan setelah tiga bulan,” kata Hasanuddin, Jumat (2/1/2026).
Ia menjelaskan, setelah LKPJ diterima, DPRD Kaltim akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membedah secara menyeluruh capaian program, pelaksanaan kebijakan, hingga penggunaan anggaran sepanjang 2025.
“Pembahasan LKPJ itu nanti melalui pansus. Dari situ baru kelihatan mana yang sudah maksimal dan mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain belum menerima LKPJ, DPRD Kaltim juga belum melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) untuk memantau langsung realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Biasanya anggota dewan turun ke dapil masing-masing di 10 kabupaten dan kota untuk melihat langsung bantuan dan program pemerintah. Itu belum kita lakukan,” jelas Hasanuddin.
Meski belum masuk tahap evaluasi, Hasanuddin menilai arah kebijakan pembangunan Pemprov Kaltim, khususnya di sektor infrastruktur, mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya rencana pengembangan akses jalan ke wilayah-wilayah terpencil, termasuk Mahakam Ulu.
“Artinya, ke depan infrastruktur jalan akan terus diupayakan supaya kondisinya tidak seperti dulu,” pungkasnya.
Penulis Frida | Editor Eka Mandiri
Users Today : 7
Total Users : 1130619
Views Today : 10
Total views : 5960498