SAMARINDA, Info Benua – Persoalan banjir di Kota Samarinda, harus diteliti dengan cermat. Meski Pemkot Samarinda bakal menggandeng UIN Semarang membuat kajian baru menyoal banjir, namun masih dinilai kurang cermat melihat pengalaman kajian terdahulu yang digunakan merupakan kajian 2005 yang dianggap sudah kadaluarsa.
Ketua Komisi III DPRD, Muhammad Tahrir mengatakan persoalan banjir di Samarinda hampir tidak ada perubahan, meski selalu ada kajian ulang. “Pemkot jangan serta merta melakukan kajian begitu saja. Hasilnya yang lalu juga tidak ada perubahan,” katanya, belum lama ini.
tidak hanya itu, dikhawatirkan nantinya bakal menimbulkan pertanyaan proses pengkajian terdahulunya. sehingga ada pertanyaan mengapa perlu dilakukan pengkajian ulang. “Kenapa yang terdahulu? Kenapa tidak dievaluasi dulu?,” ungkapnya.
Pun, menurut dia, kajian bukan menjadi persoalan utama. Namun, soal perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kecenderungan Pemkot ini seperti istilah tiba massa, tiba akal. Artinya nanti program di sini belum selesai karena hanya mengejar anggaran, jadi dipaksakan,” sebutnya.
Harusnya, kata dia, proses pengkajian itu dilakukan satu tahun sebelum anggaran itu direalisasikan. Jika program yang dianggarkan tahun ini, maka perencanaannya harus dua tahun atau tiga yang lalu. Sehingga benar-benar matang.
Tahrir juga menilai Pemkot samarinda lemah dalam perencanaan. Akhirnya, saat keterbatasan anggaran membuat beberapa program dibatalkan.
“Kalau dicoret, bagaimana kajiannya tadi? Persoalan ini harus dikaji betul-betul, lah. Kalau ada kajian ulang kami pertanyakan. Kenapa enggak lama dulu didiskusikan teknisnya,” tandasnya lagi. (Klik S)
