Kaltim Etalase Indonesia, Jangan Suruh Pakai Mobil Kijang

Teks foto: Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat menemui mahasiswa yang melakukan demo

Infobenua.com Samarinda– Isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar mencuat dalam audiensi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dengan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (GERAM), di teras Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).

Di hadapan mahasiswa, Rudy menegaskan bahwa hingga kini dirinya belum menggunakan mobil dinas di wilayah Kalimantan Timur.

“Sorry to say ya dek, mobil saya di Kalimantan Timur enggak ada mobilnya Pemprov. Semua mobil pribadi,” ujarnya tegas.

Pernyataan itu muncul setelah mahasiswa mempertanyakan pengadaan kendaraan dinas pimpinan dengan pagu anggaran Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Angka tersebut dinilai sensitif di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya merata.

Dalam data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemprov Kaltim Tahun 2025, tercantum Kode RUP 61081965 dengan nama paket “Kendaraan Dinas Pimpinan (ABT)” sebanyak satu unit, bersumber dari APBD Kaltim dengan pagu Rp8,5 miliar.

Spesifikasi kendaraan yang tercatat yakni SUV hybrid 2.996 cc dengan tenaga 434 horsepower dan kapasitas baterai 38,2 KWH.

Rudy mengakui kendaraan tersebut memang diadakan, namun menyebut unitnya berada di Jakarta.

“Mobilnya ada di Jakarta. Sampai hari ini, di Kalimantan Timur saya belum pernah pakai mobil dinas di sini,” katanya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan itu di Jakarta berkaitan dengan intensitas agenda kepala daerah yang banyak berlangsung di ibu kota, termasuk pertemuan dengan kementerian dan penerimaan tamu, baik nasional maupun internasional.

Terkait regulasi, Rudy merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, kapasitas mesin sedan maksimal 3.000 cc dan jeep maksimal 4.200 cc.

“Mobil yang kami adakan hanya 3.000 cc. Jadi masih dalam batas aturan,” jelasnya.

Soal nominal anggaran, Rudy menyatakan tidak terlibat langsung dalam penentuan harga.

“Kami tidak mengikuti berapa harganya. Kami hanya pesan mobilnya itu saja,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kaltim pada hari yang sama.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Rudy juga menyinggung soal citra daerah. Ia menyebut Kalimantan Timur sebagai “etalase Indonesia” yang menurutnya perlu direpresentasikan secara layak di hadapan tamu nasional maupun global.

“Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai mobil Kijang,” katanya setengah berkelakar, disambut sahutan mahasiswa.

Bagi Rudy, kendaraan dinas bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari representasi marwah daerah.

“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri