Diteriaki Gagal, Rudy Mas’ud Akui Kendala Regulasi Program Gratispol

Teks foto: Rudy Mas’ud duduk bersama mahasiswa yang mempertanyakan Gratispol yang dinilai sebagai program gagal

Infobenua.com Samarinda- Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berujung ricuh di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (23/2/2026).

Massa menuntut evaluasi menyeluruh program Gratispol yang digagas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, karena dinilai belum merata setelah satu tahun berjalan.

Ketegangan terjadi sekitar pukul 15.00 Wita saat mahasiswa membakar ban bekas dan berorasi di depan gerbang kantor gubernur. Situasi memanas ketika Rudy tak kunjung menemui massa.

Aksi saling dorong dengan aparat pengamanan sempat terjadi, bahkan beberapa mahasiswa nekat memanjat pagar besi mencoba masuk ke halaman kantor.

Sekitar pukul 16.20 Wita, Rudy akhirnya keluar dengan pengawalan ketat dan memilih duduk bersama mahasiswa di halaman kantor untuk mendengarkan tuntutan mereka.

Koordinator lapangan aksi, Angga, menyebut klaim keberhasilan Gratispol yang selama ini digaungkan pemerintah provinsi tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.

“Kami menyoroti Gratispol yang belum merata. Narasi di media seolah program ini sukses besar, tapi implementasinya masih banyak masalah,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan, di antaranya evaluasi dan pemerataan Gratispol, penanganan kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, jaminan hak buruh dan masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi APBD.

Sorotan utama diarahkan pada Gratispol sektor pendidikan. Mahasiswa menilai masih banyak peserta yang telah memenuhi prosedur pendaftaran namun tidak terdata sebagai penerima manfaat, termasuk di Universitas Mulawarman.

“Banyak yang sudah mendaftar tapi namanya tidak masuk daftar penerima. Katanya untuk seluruh mahasiswa, tapi faktanya ada banyak syarat tambahan. Jadi, ini gratis dari mananya?” kata Angga.

Menanggapi tudingan tersebut, Rudy menegaskan program Gratispol memiliki basis data yang jelas. Ia membandingkan capaian program itu dengan program beasiswa sebelumnya.

“Program Kaltim Tuntas dulu tidak lebih dari 5.000 penerima. Gratispol tahun 2025 sudah menjangkau 24.000 mahasiswa. Tahun 2026 ini target kita 158.981 mahasiswa di seluruh Kaltim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah memiliki KTP Kaltim dan telah berdomisili minimal tiga tahun. Namun terdapat batasan usia, yakni maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3 program reguler. Kelas eksekutif tidak termasuk dalam skema bantuan.

Rudy juga menyebut proses verifikasi dilakukan bersama pihak kampus dan telah dievaluasi.

“Kita tidak memutuskan sepihak. Pihak kampus juga terlibat dalam verifikasi,” katanya.

Terkait janji kampanye pendidikan gratis untuk semua, Rudy mengakui adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat. Ia menyebut aturan dari Kementerian Dalam Negeri membatasi penganggaran tanpa klasifikasi yang jelas.

“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya. Tapi aturan tidak memungkinkan. Rentang UKT sangat jauh, misalnya Kedokteran bisa Rp25 juta, jurusan lain Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan. Untuk Kedokteran kita tanggung sampai Rp15 juta,” jelasnya.

Rudy menegaskan komitmennya untuk membangun sumber daya manusia Kaltim melalui sektor pendidikan. Namun ia menyerahkan pilihan kepada mahasiswa untuk mengikuti atau tidak mengikuti program tersebut.

“Saya tidak bisa memaksakan. Mau ikut silakan, tidak ikut juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Aksi akhirnya berangsur kondusif menjelang petang setelah dialog berlangsung. Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal implementasi Gratispol dan kebijakan strategis lainnya.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri