Infobenua.com.Samarinda —Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sejumlah sidang paripurna penting. Menurutnya, absensi gubernur yang berulang kali digantikan oleh staf ahli menunjukkan minimnya penghormatan terhadap forum legislatif.
“Selama ini lima kali rapat paripurna, yang hadir selalu staf ahli. Ini bukan sekadar formalitas, ini ruang pengambilan keputusan penting,” kata Syahariah dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, Senin (21/7/2025).
Paripurna tersebut membahas dua agenda strategis: tanggapan fraksi terhadap nota penjelasan gubernur atas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan, serta tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang ranperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Syahariah menegaskan, kehadiran kepala daerah bukan hanya simbolis, tetapi mencerminkan komitmen terhadap kerja bersama antara eksekutif dan legislatif. Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi protokoler antara biro administrasi pimpinan (Adpim) dengan agenda DPRD.
“Bagaimana tata kelola protokol ini? Mestinya dijadwalkan agar kepala daerah bisa duduk bersama kita di sini. Karena keputusan-keputusan ini menyangkut masa depan rakyat Kaltim,” ujarnya.
Ia berharap ke depan setidaknya Gubernur, Wakil Gubernur, atau minimal Sekretaris Daerah hadir langsung dalam forum strategis seperti paripurna. “Kehadiran itu bentuk penghormatan pada rakyat yang kami wakili,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan penjelasan bahwa ketidakhadirannya bukan tanpa alasan. Ia mengaku sedang menghadiri peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia yang berlangsung di Lempake, Samarinda, pada waktu yang sama.
“Kita baru selesai acara itu jam setengah tiga pagi. Kalau harus tinggalkan acara nasional itu, rasanya tidak mungkin,” ujar Rudy saat ditemui terpisah di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/7/2025).
Kendati demikian, Rudy menegaskan bahwa pihaknya selalu mengirimkan perwakilan resmi ke setiap paripurna. Namun, ia membuka diri untuk meningkatkan komunikasi agar agenda strategis dapat disesuaikan secara lebih baik.
“Kalau memang diharapkan saya hadir, mari kita duduk bersama. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus sinkron agar tidak ada tumpang tindih agenda,” pungkas Rudy Mas’ud.
ADV Diskominfokaltim
penulis Frida editor Redaksi








Users Today : 2228
Total Users : 1539510
Views Today : 4155
Total views : 7001588