Ketimpangan Akses Kerja, DPRD Kukar Desak Pemerataan Job Fair Hingga Wilayah Ulu

Foto : Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

INFOBENUA.COM, KUKAR – Program job fair yang digagas untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih belum menjangkau seluruh lapisan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyoroti bahwa pelaksanaannya terlalu terfokus di wilayah kota, sementara warga di daerah pesisir dan pedalaman justru kerap tertinggal dalam akses informasi ketenagakerjaan.

Dalam pernyataannya, Yani menilai bahwa inisiatif ini patut diapresiasi, namun tetap harus dikritisi agar lebih merata. Menurutnya, potensi tenaga kerja di wilayah ulu dan pesisir cukup besar, tapi belum mendapatkan ruang yang sama untuk mengakses peluang kerja.

Kondisi ini dianggap berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antardaerah. Masyarakat di pinggiran hanya bisa menjadi penonton karena kurangnya informasi dan minimnya pelibatan pihak terkait untuk menjangkau mereka.

Selain persoalan wilayah, Yani juga menyoroti rendahnya partisipasi perusahaan besar dalam bursa kerja yang digelar pemerintah. Perusahaan tambang, migas, maupun perkebunan yang beroperasi di Kukar disebut belum maksimal dalam membuka ruang rekrutmen terbuka bagi masyarakat lokal.

“Bursa kerja jangan hanya diisi perusahaan kecil. Yang besar juga harus hadir, karena mereka punya tanggung jawab sosial terhadap daerah tempat mereka beroperasi,” ujarnya saat diwawancarai di gedung DPRD Kukar, Pada Rabu (9/7/2025).

Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, sudah saatnya pemerintah dan pelaku usaha duduk bersama menyusun strategi ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Pemerataan informasi dan partisipasi aktif dunia industri harus berjalan beriringan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Ia juga menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja di sektor-sektor strategis semestinya berpihak pada tenaga kerja lokal. Keberpihakan ini penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarkecamatan.

DPRD Kukar mendorong agar penyelenggaraan job fair ke depan menjangkau seluruh kecamatan, tidak hanya terpusat di Tenggarong atau wilayah perkotaan lainnya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan kerja secara adil.

“Peluang kerja itu jangan hanya dinikmati yang di kota. Warga di ulu juga punya hak yang sama. Kalau serius ingin menurunkan pengangguran, maka distribusi informasi dan kesempatan harus benar-benar merata,” tutup Yani. (Adv)

penulis Frida editor Eka mandiri