Ketua Pansus DPRD Kaltim Ingatkan: RPJMD Jangan Cuma Jadi Dokumen Formalitas

Infobenua.com. Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan bahwa pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tak boleh dianggap angin lalu. Ia menegaskan, dokumen ini adalah arah pijakan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan—bukan sekadar berkas untuk menggugurkan kewajiban.

“RPJMD ini bukan hanya formalitas. Ini dokumen strategis yang akan menentukan masa depan Kalimantan Timur. Kita semua harus pahami isi dan arahnya secara utuh,” ujar Syarifatul kepada wartawan, saat ditemui di Samarinda (20/6/2025).

Sebagai legislator dari Partai Golkar, Syarifatul menekankan pentingnya menyusun RPJMD yang realistis, terukur, dan berbasis pada data yang valid. Ia menilai, arah kebijakan lima tahunan tersebut harus sejalan dengan enam visi-misi gubernur terpilih, dan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.

“Semua target dan program harus dibangun berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai RPJMD ini hanya jadi ambisi di atas kertas,” tegasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pansus, ia menyebut peran sinkronisasi dan harmonisasi lintas lembaga sangat krusial. Ketepatan data menjadi fondasi agar setiap rencana pembangunan benar-benar bisa dijalankan di lapangan.

Untuk itu, DPRD Kaltim melalui Pansus akan menggandeng berbagai mitra strategis seperti Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Bank Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat dimensi teknokratis dalam dokumen RPJMD, sekaligus merespons dinamika pembangunan daerah, terutama di tengah persiapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Posisi Kaltim kini sangat strategis secara nasional. Kita harus bisa menjawab tantangan ganda: pembangunan lokal dan dukungan terhadap pembangunan IKN,” ujarnya.

Syarifatul juga menyinggung berbagai tantangan krusial yang harus dijawab RPJMD, seperti ketimpangan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, hingga lemahnya ketahanan ekonomi di beberapa wilayah. Ia tak ingin RPJMD menjadi dokumen yang terlalu ambisius, namun minim implementasi.

“Kita tidak akan terburu-buru. Kualitas dokumen jauh lebih penting daripada kecepatan. Kami ingin RPJMD ini benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya memenuhi formalitas kebijakan,” pungkasnya.

penulis Frida editor eka mandiri