Bandara Mahakam Ulu Dikebut, DPRD Kaltim Sebut Proyek Ini Kunci Buka Isolasi Daerah Perbatasan

Keterangan foto Wakil Ketua DPRD Kaltim ,Ekti Imanual

Infobenua.com.Samarinda– Proyek pembangunan Bandara Mahakam Ulu kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Bandara ini dinilai sebagai kunci utama membuka keterisolasian wilayah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau transportasi darat maupun udara.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan bahwa proyek ini akan mengandalkan sinergi anggaran dari tiga sumber sekaligus, yakni APBN, Pemprov Kaltim, dan Pemkab Mahakam Ulu.

“Ya, tahun ini fokus ke pembangunan runway dan apron. Anggarannya gotong royong dari pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujarnya.

Menurut Ekti, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana sekitar Rp40 hingga Rp45 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mempercepat pembangunan bandara tersebut.

Bandara Mahulu dipandang strategis dalam mendukung percepatan konektivitas, mobilitas logistik, serta pertumbuhan ekonomi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Keberadaan bandara juga diyakini bisa menjadi penopang penguatan wilayah perbatasan Indonesia di sisi barat Kaltim.

Namun, Ekti mengungkapkan bahwa pembangunan ini tidak lepas dari hambatan. Saat ini, sejumlah dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam tahap penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Kaltim.

Ia menjelaskan, proyek ini sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan. Namun karena tidak memiliki nomenklatur teknis yang sesuai, proyek dialihkan ke Dinas Cipta Karya.

“Peralihannya baru dua hari lalu. Jadi masih penyesuaian,” ujarnya.

Pergantian penanggung jawab teknis tersebut berdampak pada timeline pekerjaan. Ekti menyebutkan proses penyusunan dokumen kemungkinan memakan waktu hingga dua bulan, ditambah dua bulan lagi untuk proses lelang. Namun ia berharap semuanya bisa dipercepat demi efisiensi waktu.

“Kalau bisa, tender dimulai sebelum empat bulan. Kita ingin progresnya tidak tertahan terlalu lama,” kata politisi Gerindra itu.

Ekti juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal ketat proses pembangunan ini bersama Pemkab Mahakam Ulu, agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Kerja sama ini akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Kaltim dan Bupati Mahulu.

“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi langkah besar membuka isolasi, mendekatkan pelayanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Penulis Frida editor Eka mandiri