Pengetatan Anggaran Pengaruhi Sektor Perhotelan di Kaltim

Publiknews.co Samarinda – Kebijakan penghematan belanja pemerintah yang mulai diterapkan di Kalimantan Timur berdampak pada sektor jasa, terutama industri perhotelan.

Tren penurunan tingkat okupansi hotel di beberapa wilayah disebut sebagai imbas dari langkah efisiensi fiskal yang kini mulai diperluas.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyebut bahwa berkurangnya penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi turunnya tingkat hunian.

Pemerintah provinsi kini lebih memilih memanfaatkan fasilitas milik daerah seperti gedung pertemuan milik Pemprov Kaltim ketimbang menyewa hotel.

“Perubahan kebijakan belanja ini bukan tanpa alasan,”ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penurunan signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp21 triliun menjadi hanya Rp18 triliun.

Penyesuaian anggaran ini memaksa pemerintah dan legislatif menyusun ulang prioritas belanja, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, mengurangi kegiatan luar daerah, dan mengefisienkan pelibatan sumber daya manusia.

Situasi ekonomi global yang belum stabil turut memperkuat alasan di balik strategi ini.

Konflik internasional, tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas, hingga ketidakpastian pasar investasi global menjadi latar belakang utama bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menempuh langkah hati-hati terkait fiskal.

Menurut Hasanuddin, kebijakan penghematan memang diperlukan, namun tetap harus disusun secara proporsional.

Ia mewanti-wanti agar pengurangan belanja tidak dilakukan secara menyeluruh, karena beberapa kegiatan pemerintah justru berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal, termasuk bagi sektor perhotelan, UMKM, dan jasa lainnya.

“Kita tidak bisa menutup keran belanja secara total. Tetap harus ada ruang bagi ekonomi lokal untuk bergerak,”katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa perekonomian daerah seperti Kaltim sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.

Ketidakpastian harga global membuat pendapatan daerah menjadi tidak sepenuhnya bisa diprediksi, sehingga perencanaan keuangan harus adaptif dan berbasis risiko.

Meski dihadapkan pada tekanan fiskal, Hasanuddin optimis bahwa tantangan ini bisa dikelola dengan koordinasi dan strategi anggaran yang tepat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara berbagai sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi regional.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN