Infobenua.com.Samarinda: Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah menyoroti kurangnya penyelarasan antara program Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai perencanaan pembangunan seharusnya bisa disinergikan sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Selama ini program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga kabupaten dan kota. Padahal seharusnya ini bisa disinkronkan sejak tahap perencanaan,” kata Syarifatul kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Politikus Golkar asal daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu mendorong agar rakor rutin antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim dijadikan agenda wajib.
Menurutnya, koordinasi semacam itu penting untuk mencegah duplikasi program maupun pemborosan anggaran. Jika dilakukan sejak awal, perencanaan pembangunan akan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Syarifatul juga menyinggung program unggulan Pemprov Kaltim seperti gratis pol dan jos pol. Ia menekankan perlunya kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan besar, agar program tersebut tidak hanya berhenti sebagai slogan.
“Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas. Harus ada dukungan nyata dari swasta dan masyarakat,” ucap perempuan kelahiran Malang, 3 Juli 1969 itu.
Apalagi, kata dia, kondisi fiskal Kaltim diprediksi mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Maka dari itu, sinergi lintas sektor menjadi semakin penting agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak,” pungkasnya.
Penulis Frida editor Eka mandiri

















Users Today : 410
Total Users : 1373199
Views Today : 1185
Total views : 6635170