Evaluasi Layanan Kesehatan, Pemkab Kukar Bahas Tantangan dan Solusi Bersama BPJS

Foto : Agenda Forum Kemitraan Faskes, Fokus Optimalisasi Layanan dan Kepesertaan BPJS.

INFOBENUA.COM, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya memperkuat sistem layanan kesehatan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui forum kemitraan bersama Fasilitas Kesehatan (Faskes), yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Kukar, pada Senin (19/5/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyebutkan bahwa fokus utama forum adalah menggali masukan terkait penyelenggaraan layanan kesehatan, sekaligus mencari solusi terhadap sejumlah tantangan yang muncul di lapangan, seperti antrean pelayanan hingga keterbatasan jangkauan fasilitas.

“Melalui forum ini, kita berharap semua pihak bisa saling memberi masukan, agar pengelolaan layanan kesehatan semakin baik, baik untuk kondisi sekarang maupun di masa yang akan datang,” ujar Sunggono.

Ia mengungkapkan, bahwa saat ini cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar telah mencapai lebih dari 100 persen. Artinya, seluruh penduduk Kukar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Namun, Sunggono mengakui masih terdapat tantangan di lapangan. Salah satunya terkait jenis layanan atau rujukan yang tidak masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.

“Ini yang menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang ada beberapa layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk tetap menjamin seluruh warganya mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

LPemerintah daerah tetap berkomitmen agar masyarakat bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya,” tegasnya.

Disisi lain, terkait panjangnya antrean di fasilitas kesehatan. Sunggono menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemanfaatan sistem antrean online oleh masyarakat.

“Kebanyakan masyarakat datang langsung dan baru mendaftar di tempat, sehingga terjadi pembeludakan antrean. Padahal sudah ada sistem pelayanan waktu tunggu online yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (Adv/farid/red)