DPRD Kaltim Geram, RDP Memanas Usai Jembatan Mahakam I Kembali Dihantam Tongkang

Infobenua.com.Samarinda – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin malam (28/4/2025) berlangsung panas. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas insiden tabrakan Jembatan Mahakam I yang kembali terjadi pada 26 April 2025 oleh tongkang milik PT Energi Samudera Logistic.

Kehadiran para undangan menjadi sorotan sejak awal rapat. Salah satu pihak yang sangat dinantikan kehadirannya adalah PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra, yang sebelumnya juga terlibat dalam tabrakan pada 16 Februari 2025. Namun, mereka hanya mengirimkan kuasa hukum, bukan perwakilan utama perusahaan.

Ketidakhadiran langsung pihak-pihak yang bertanggung jawab memicu kemarahan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia dengan tegas meminta kuasa hukum tersebut untuk keluar dari ruang rapat.

“Ini sudah keempat kalinya kami bersurat kepada mereka. Tapi tetap yang datang bukan orang yang bisa menjelaskan langsung. Ini bentuk ketidakseriusan menangani masalah besar yang menyangkut fasilitas publik,” kata Sapto.

Ia menyebutkan bahwa insiden serupa telah terjadi sebanyak 23 kali, termasuk dua yang terbaru. Pada 16 Februari 2024, jembatan ditabrak oleh tongkang pengangkut kayu milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra. Kini, pada 26 April 2025, giliran kapal milik PT Energi Samudera Logistic yang menghantam pilar keempat jembatan.

Sapto juga menambahkan bahwa ketidakhadiran pihak perusahaan dalam forum resmi merupakan cermin lemahnya tanggung jawab. Ia menuntut agar pemerintah daerah segera menetapkan regulasi yang lebih ketat dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan infrastruktur.

“Kami tidak bisa terus-menerus menyaksikan jembatan ini ditabrak tanpa ada perubahan nyata. Regulasi harus diperkuat, dan pelaku harus dihukum,” tegas Sapto.

Jika pola ini terus dibiarkan, bukan hanya Jembatan Mahakam I yang akan menjadi korban, tetapi juga rasa aman masyarakat dan kewibawaan pemerintah dalam menegakkan aturan.

Penulis Fara I Editor Eka Mandiri