Gubernur Kaltim Kritik Kebijakan Dana Transfer: “Devisa Besar, Tapi Dapatnya Sedikit

Infobenua.com.Samarinda– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Rudy Mas’ud melontarkan kritik tajam terhadap skema dana transfer pusat ke daerah yang dinilainya belum seimbang, terutama jika dibandingkan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan negara. Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri sejumlah pejabat dari BPKAD Kaltim, KPPN Samarinda, dan Kanwil DJPb, Gubernur Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kementerian Keuangan, namun juga menyoroti ketimpangan alokasi dana pusat ke daerah.

“Kaltim ini luar biasa. Kita transfer Rp700 triliun, tapi yang dikirim ke sini hanya Rp100 triliun. Itu pun tidak semuanya turun ke pemerintah daerah, tapi juga ke kementerian dan lembaga,” ujar Harum.

Gubernur Harum menilai ketimpangan ini tidak sebanding dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditanggung masyarakat Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam, terutama batu bara.

“Selayaknya duitnya masuk ke daerah dulu, baru dibagi ke pusat. Jangan hanya pusat yang bagi ke sini. Sudah terlambat dan kurang lagi,” kata Harum dengan nada setengah bercanda.

Ia menambahkan, meski mendukung sistem subsidi antar daerah, namun besarnya devisa yang dihasilkan dari Kaltim seharusnya berbanding lurus dengan anggaran yang kembali ke daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat.

“Untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat saja kita masih sulit,” tegasnya.

Gubernur Harum memaparkan masih banyak persoalan mendasar di wilayahnya, mulai dari jalan-jalan rusak dan desa-desa yang terisolasi di sejumlah kabupaten, termasuk Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau, dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Rasio elektrifikasi kita memang disebut PLN hampir 99 persen, tapi faktanya ratusan desa di Kaltim masih gelap, belum teraliri listrik,” jelasnya.

Tak hanya itu, tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Gubernur menyebut hanya 12 persen anak-anak di Kaltim yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi.

Salah satu hal yang disorot Harum adalah kebijakan pemerintah pusat yang masih menarik banyak kewenangan daerah ke pusat melalui berbagai peraturan menteri dan keputusan menteri.

“Kita disuruh mandiri, tapi tidak diberi kewenangan. Ini akar masalahnya. Daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim Muhammad Syaibani mengungkapkan bahwa total dana transfer ke Kaltim pada 2024 mencapai Rp93,54 triliun, terdiri dari Rp51,61 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp42,24 triliun untuk pemerintah daerah.

Namun pada 2025, jumlahnya dipastikan mengalami penurunan signifikan.

“Tahun ini turun jadi Rp55,41 triliun. Belanja negara di Kaltim dipengaruhi oleh pembangunan IKN dan fluktuasi harga komoditas batu bara,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, Syaibani menjelaskan tren belanja negara di Kaltim dalam lima tahun terakhir terus naik: Rp32,26 triliun pada 2020, Rp30,30 triliun (2021), Rp54,36 triliun (2022), dan Rp87,40 triliun (2023).

ADV Diskominfo Kalimantan Timur

Penulis Frida editor eka mandiri