Pemprov Kaltim Fokus Pengentasan Kemiskinan dengan Penyusunan RPKD, Targetkan Eliminasi Kemiskinan Ekstrem

Infobenua.com Samarinda – Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur tercatat sebesar 5,78 persen, yang setara dengan 221.340 jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 9.730 jiwa atau 0,33 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Saat ini, Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi ke-12 dalam urutan provinsi dengan jumlah penduduk miskin ekstrem paling rendah.

Pemerintah pusat menargetkan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem hingga mencapai angka nol persen pada akhir tahun 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (3/12/2024), menjelaskan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan, Pemprov Kaltim tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

“RPKD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sekaligus untuk menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan kemiskinan di daerah kita,” ujar Sri Wahyuni.

Pemerintah pusat, melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, telah menetapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Strategi pertama adalah mengurangi pengeluaran keluarga miskin, kedua meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan, dan ketiga, memaksimalkan pemanfaatan kantong-kantong kemiskinan yang ada.

Sri Wahyuni juga menambahkan bahwa penyusunan RPKD akan melibatkan pendekatan berbasis bidang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah.

Dokumen ini akan merangkum berbagai solusi berdasarkan pengalaman daerah lain yang memiliki kondisi serupa, sehingga strategi yang diterapkan lebih efektif.

“Kolaborasi dengan BPS sangat penting dalam hal ini. Dengan data kemiskinan yang dirilis oleh BPS, kita bisa lebih memahami penyebab dan lokasi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi fokus perhatian kita,” jelasnya.

Dengan pemahaman tersebut, diharapkan intervensi program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang lebih besar dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.

Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin terbesar di kawasan perkotaan terdapat di Kota Samarinda, dengan total 44.524 jiwa.

Sementara itu, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kutai Kartanegara, yang mencatatkan angka sebesar 57.459 jiwa.

Untuk memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan, Pemprov Kaltim berencana mengadakan rapat koordinasi pada pertengahan Desember 2024, yang akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim untuk membahas langkah-langkah strategis yang dapat diambil bersama dalam menangani isu ini.

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, HM Syirajuddin, Kepala Dinas Sosial, Andi Muhammad Ishak, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah.(Adv/Diskominfo Kaltim)

Penulis Ainunnisa editor Eka mandiri