InfoBenua.Com.BONTANG– Hingga kini penghentian distribusi BBM jenis Pertalite di SPBU Tanjung Laut masih berlangsung. Konon hukuman ini akan dicabut pada akhir bulan. Kondisi ini mendapat kritikan dari Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Menurutnya seyogyanya sanksi dikenakan kepada oknum bersangkutan yang terlibat dalam perkara ini. Jangan sampai justru pihak lain terkena imbas. “Oknum tersebut saat ini sudah ditangani perkaranya oleh aparat. Tetapi mengapa masyarakat jadi kena dampaknya,” terangnya.
Pasalnya warga harus mendapatkan BBM jenis tersebut ke SPBU Akawy, Kopkar PKT, maupun Kilometer 3. Artinya warga yang berdomisili di Bontang Selatan harus menempuh jarak yang jauh. “Saya pikir Pertamina harus mengevaluasi terhadap sanksi ini,” sebutnya.
Ke depan pengawasan terhadap ulah nakal oknum pengetap juga harus bisa diantisipasi. Supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Pasalnya sanksi yang diberikan bakal lebih lagi mungkin penghentian permanen distribusi. Bahkan ini menjadi sinyal bagi SPBU lainnya supaya tidak meniru jejak dari kasus tersebut.
Khusus untuk Diskop-UKMP maupun Bagian Ekonomi Setda Bontang kejadian ini bisa dipetik pelajaran berharga. Sebab di beberapa SPBU masih terjadi antrean panjang kendaraan yang akan membeli BBM. “Harus mengkaji kebutuhan BBM di Bontang. Supaya tau angka pastinya dan bisa disampaikan kepada pihak terkait,” urai dia.
Apalagi pada tahun ini kuota yang diberikan sudah meningkat dibandingkan tahun lalu. Faktanya antrean masih terjadi. Diketahui berdasarkan informasi dari Pertamina kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 18 persen dari tahun lalu yakni 17.771 kiloliter. Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen.(ADV)
















Users Today : 1286
Total Users : 1338188
Views Today : 2880
Total views : 6478592