INFOBENUA.COM, Samarinda — Pada periode tahun 2022 tak kurang dari 93 orang tercatat mengajukan dispensasi kawin kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3PA) Kota Samarinda.
Ada pun permintaan dispensasi itu bertujuan untuk pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon pasangan suami istri, yang apabila dilihat secara usia berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, belum memenuhi syarat untuk menikah atau kawin.
Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, syarat dan ketentuan usia kawin tercatat tertuang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam aturan tersebut tercantum batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan adalah pria atau calon suami berusia minimal 19 tahun dan calon istri berusia minimal 19 tahun.
Dari ketentuan itu maka bagi warga yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Sementara bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, perkawinan dapat dilaksanakan jika ada penetapan Pengadilan melalui dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk mengatur dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019.
Berkaitan dengan maraknya permintaan dispensasi kawin anak usia dini berdasarkatan ketentuan hukum negara, Ketua Komisi IV dr. Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa dalam hal pemberian dispensasi kawin itu, diperlukan pertimbangan yang serius karena akan berdampak pada pasangan itu sendiri.
Politisi Demokrat itu mengatakan, yang perlu menjadi perhatian serius adalah terkait dengan kemandirian. Baik itu kemandirian ekonomi, mental, dan kondisi kesehatan yang bersangkutan itu sendiri.
“Jujur saja, mereka ini belum siap semuanya. Baik ekonomi, mental, dan kesehatan. Jika nanti tetap menikah, mereka akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat juga,” terang Sri Puji Astuti, Rabu (08/02/23).
Sri Puji Astuti selanjutnya katakan, turunan dari dampak pernikahan usia dini itu, khususnya dampak ekonomi, akan menjadi faktor pemicu persoalan sosial yang bersangkutan. Misal, anak yang lahir bisa kurang gizi hingga kemiskinan.
“Bisa saja anak yang dilahirkan mengalami stunting. Atau keluarga mengalami kemiskinan struktural,” kata Sri Puji Astuti.
Dia memberikan catatan bagi orang tua anak dan pihak penegak hukum dalam hal ini pengadilan sebelum memberikan dispensasi kawin.
“Perlu ketegasan dari pihak Kementerian Agama dan Pengadilan Agama agar anak yang mengajukan dispensasi karena bermasalah tidak serta merta dinikahkan, tetapi ditangani,” tegas Sri.
Dan kepada pihak orang tua, agar turut serta membimbing anak-anaknya sehingga betul-betul siap baik secara mental maupun ekonomi untuk menikah.
Selain berpotensi terhadap permasalahan sosial, Sri juga katakan bahwa anak di bawah umur masih memerlukan perlindungan, terutama dari faktor kekerasan dan pelecehan. Peran tersebut ada di tangan orang tua masing-masing. (adv).
– Penulis: Rudi
– Editor: Eka








Users Today : 318
Total Users : 1655231
Views Today : 481
Total views : 7206987