InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Pemkot Usulkan RTH Di Tepian Mahakam, Angkasa Jaya : Tinggal Di Tata Saja.

by Redaksi Utara
Minggu, 21 November 2021, 3:58
in Samarinda, Warta Parlementaria
Bagikan

 

INFO BENUA. Id -SAMARINDA – Pemkot Samarinda berencana mengembalikan fungsi kawasan Tepian Mahakam sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Angkasa Jaya Setuju terhadap usulan tersebut.

Tata Ruang Wilayah sangat di perlukan untuk mengatur infrastruktur Kota/Kabupaten agar tersusun dengan rapih. Menciptakan Rasa nyaman dan menata seluruh aspek pembangunan. Di dalam Perda No 2/2014 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034 tercatat RTH yang mengharuskan untuk mencakupi sebanyak 30%, dari 717,4 Km persegi luas Samarinda.

Diketahui, persebaran RTH di Kota “Tepian” masih minim. Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi menyatakan akan memastikan Tepian Mahakam sebagai kawasan RTH akan berfungsi atau tidak.
Kota Samarinda yang identic dengan pinggiran sungai mahakamnya, menjadi kawasan bersantai setiap senja oleh masyarakat Samarinda, maupun masyarakat luar Kota Samarinda yang berkunjung. Sebab itu, Rusmadi menyatakan ingin Sungai Mahakam dan kawasan Tepian ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi masyarakat.
Hanya saja, sambungnya, agar kawasan Tepian ini supaya kembali fungsinya menjadi RTH kemudian Sungai Mahakam tetap menjadi ikon Samarinda, harus betul-betul dijaga. Mau tidak mau nanti Pemkot akan mengembalikan fungsinya menjadi RTH.
“Ya tetap di jaga, walaupun ntar tepian itu jadi RTH, sungai Mahakam yang jadi icon kita ini tetap harus menarik perhatian,” katanya.
Ia pun membeberkan, jika kawasan Tepian ini sebelumnya dibangun dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui gagasan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kala itu. Hanya saja dalam pelaksanaanya tidak dijaga hingga kini banyak fasilitas yang rusak.
“ Saya ingat waktu itu di bangun sekitar tahun 2014-2015, dan pakai dana CSR,” sambungnya.
Walaupun demikian, Rusmadi tak memungkiri bahwa untuk mengembalikan lagi kawasan Tepian Mahakam menjadi RTH pada 2021, ini juga perlu pertimbangan dari berbagai aspek. Yang paling utama ialah apek ekonomi. Tercatat, sebanyak 130 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitaran tepian, terutama di depan Kantor Gubernur Kaltim saat malam tiba.
Di beritakan sebelumnya, jika Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPTM), pernah melayangkan surat terbuka pada Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, untuk membuka kembali kawasan Tepian Mahakam bagi pedagang untuk berjualan kembali.
Hal tersebut diakibatkan, karena desakan keperluan ekonomi yangdi alami para pedagang tersebut, akibat telah lama tidak beroperasi karena mengikuti Instruksi Ketua Satgas Covid-19 Kota Samarinda.
Wakil Wali Kota Samarinda tersebut mengatakan, terkait dengan PKL di kawasan RTH, nantinya masih dalam tahap kajian Pemkot Samarinda.
“itu yang masih kita pikirkan dan diskusikan. Yang penting fungsi tepiannya dulu yang sebagai RTH dengan taman ini harus kita kembalikan lagi,” Lanjutnya.
Di sisi lain, peraturan daerah yang menegaskan, bahwasanya PKL tidak dapat berjualan di kawasan tepian, Rusmadi menjelaskan hal itu mengacu pada perda yang telah ada.
“Yang jelas pembinaan dan penanganan PKL ada pada Perda nomor 12 tahun 2011. Jadi yang namanya ruang publik itu tidak boleh untuk PKL. Kecuali, seizin pemerintah kota,” tegasnya.
Hingga saat ini, terkait data PKL telah di pegang oleh pihaknya. Pada waktunya nanti, akan di sampaikan kebijakan yang terbaik untuk penataan tepian ini. Menurutnya, fungus RTH lah yang jelas menjadi prioritas untuk di jaga. Namun juga pemerintah tidak menutup kemungkinan terkait memanfaatkan eonomi dari kawasan tepian tersebut.
“Kalaupun pemerintah mengambil kebijakan ada ruang usaha kecil menengah ya pasti tidak merusak fungsi lingkungan,” tuturnya.
Tanggapan lain datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurramani, ia menjelaskan jika status PKL di tepian masih dalam pembahasan yang tidak hanya DLH sendiri yang melakukan. Namun, perlu di bicarakan juga dengan OPD terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Dinas terkait lainnya.
“Karena perlu juga dibawa konsep seperti apa PKL yang akan berdiri. Baru dapat diketahui seberapa jumlah yang cocok. Tapi itu kalau memang benar kedepannya ada PKL yang diperkenankan untuk berjualan,” ucap Nurrahmani.
Menurut Yama sapaan Akrabnya, JIka nanti ada kebijakan yang di keluarkan untuk membolehkan PKL berjualan, maka nanti akan di hitung, terkait jumlah preentatif dengan konsep yang nantinya akan di tawarkan oleh OPD terkait. Contohnya, jenis UMKM yang akan berjualan apa saja dan bentuknya seperti apa.
“Luasan kawasan hijau baru bisa ketahuan setelah jumlah yang di perbolehkan. Tapi sekali lagi itupun hasil kajian bersama,” tegas Yama.

Terpisah dari itu, Ketua IPTM Hans Meiranda Ruauw menegaskan, pihaknya yakni kumpulan pedagang akan bersepakat jika pemerintah mampu memberikan ruang baru bagi mereka. Namun, wadah baru yang akan diberikan pemerintah itu cukup mampu menjamin pendapatan pedagang.
Hans sapaannya menjelaskan, terkait masalah dipindah atau direlokasinya pedagang kaki lima tersebut, hal itu kerap berkaitan dengan kesepakatan seluruh pedagang untuk menyetujui hal tersebut.
“Karena apabila direlokasi, tentunya kita berharap tempat yang baru ini punya potensi bisa menghasilkan pendapatan. Tapi kalau misalnya hanya direlokasi tanpa dipertimbangkan nilai strategis tempatnya, itu juga akan mempengaruhi pendapatan kita. Kami pedagang menerima opsi-opsi yang diberikan pemerintah. Namun soal kelayakan juga perlu dipertimbangkan,” tegasnya.
Ia tak memungkiri tempat yang mejadi lahan usaha pihaknya itu merupakan bagian zona hijau. Dirinya kemudian membandingkan dengan Mahakam Lampion Garden (MLG) yang seharusnya bisa dikelola dengan baik.
“Harusnya kami yang seratus orang ini dan merupakan masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengelola,” tutur Hans.
Tanggap pun juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya, ia menyatakan setuju dengan langkah Pemkot untuk menambah lahan RTH khususnya di kawasan Tepian Mahakam. Menurutnya, meski kawasan tersebut dalam RTH, bukan berarti daerah tersebut tak bisa didatangi pengunjung ataupun adanya pedagang.
“Itu tinggal di tata saja, statusnya kan ruang terbuka hijau. Misalnya, kawasan wisata kuliner dalam bentuk ruang terbuka hijau,” ujar Angkasa Jaya.
Terakhir, dirinya berharap agar secepatnya mendapatkan solusi yang konkrit terhadap status pedagang di kawasan Tepian Mahakam. Apalagi, menurutnya saat ini masih dalam masa pandemi.
“Ya kita pengen cepat segera di berikan solusi terkait hal ini. Pertimbangan-pertimbangannya juga, karena saat ini masih dalam pandemi.” Pungkasnya.
Penulis: abi/zul.

Views Count: 1

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1661685
Users Today : 712
Total Users : 1661685
Views Today : 1291
Total views : 7222511
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com