Bontang, Infobenua – Muhammad Irfan selaku Sekretaris Komisi I DPRD Bontang mengatatakan soal Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) milik Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi yang berada di kawasan Bontang Lestari. Pemerintah harusnya bisa lebih pro aktif dalam mengajukan permohonan BLKI tersebut menjadi milik Bontang.
“Karena disini kita yang perlu. Kami Komisi I siap membantu. Apalagi dari Disnaker Provinsi cukup menyambut baik. saat saya sampaikan permohonan BLKI itu agar menjadi milik Bontang,” ujarnya. Sabtu (13/03/2021) saat ditemui disekretariat PAN.
Kata dia, apabila hal tersebut tidak di follow up tentunya soal BLKI ini akan jalan ditempat. Terus, terkait kos nantinya yang akan dikeluarkan terkait biaya perawatan BLKI itu. Menurut Irfan, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan apabila permasalahan itu dibicarakan secara bersama.
“Anggaran yang dikeluarkan nantinya juga untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu bukan suatu masalah besar. Efek positif dari BLKI itu jelas, selain untuk meningkatkan SDM. Kan disini banyak perusahaan, mereka pasti berminat untuk melakukan pelatihan bagi karyawannya,” sebutnya.
Setiap perusahaan yang ada dituntut dengan Perda nomor 10 tahun 2018 tentang rekrutmen tenaga kerja. Tentu disini Bontang juga harus mempersiapkan SDM yang mempuni. Sehingga dengan adanya BLKI itu, tentu Perda yang ada dapat berjalan dengan seimbang.
“Tentu kesiapan warga Bontang jika rutin mengikuti pelatihan-pelatihan akan lebih matang lagi SDM-nya. Setidaknya mereka ada dasar,” pungkasnya. *
— Reporter: Jis
— Editor: Ru




















Users Today : 643
Total Users : 1273590
Views Today : 2008
Total views : 6298369