20 KPH Kaltim, Rata-rata Dapatkan Dana 10 Miliar Untuk Tiap Kegiatannya

INFOBENUA, SAMARINDA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Provinisi dengan mitra kerja dari Dinas Kehutanan.

Berbicara terkait hasil hutan Veridiana huraq Wang Ketua Komisi II DPRD Kaltim, mengatakan karena adanya perarturan presiden terbaru. Mengenai masalah perhutanan sosial yang saat ini sedang di bahas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Sehingga adanya hutan sosial ini, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut. Misalnya dengan berkebun dan lain sebagainya,” ujarnya, Rabu, (3/3/2021).

Ditambahkannya bahwa hasil dari tanaman tersebut nantinya bisa menghasilkan PAD untuk daerah.

“Apalagi ternyata di dinas kehutanan ini terdapat dana yang cukup besar. Berasal dari Dana Hasil Hutan Kayu yang telah ditebang, kemudian dikembalikan lagi ke daerah dan dimanfaatkan untuk membangun hutan,” ucapnya

Khususnya di Kaltim sendiri ada 20 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dengan rata-rata mereka mendapatkan support 10 miliar. Untuk kegiatan per KPH nya.

“Itu juga termasuk bantuan modal masyarakat dalam bentuk bibit,” bebernya

Veridiana, juga mengatakan bahwa dinas kehutanan juga telah membeberkan terkait rencananya kedepan. Misalnya saja salah satu KPH santan akan memanfaatkan daun eucalytus. Dengan cara mengolah kembali daunya untuk membuat atsiri.

Ditambahkannya bahwa minyak atsiri ini, telah di ujicobakan di kota jogja yang telah memproduksi minya atsiri dari daun eucalytus.

“Pendapatan dari produksi tersebut juga sangat lumayan setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah,” imbuhnya

Lebih lanjut, Politisi PDI-P itu juga menjelaskan bahwa di Kaltim nantinya akan diberikan support untuk membangun pabrik.

“Namun terdapat kendala seperti, adanya perarturan menteri kehutanan yang setiap tahun dikeluarkan. Tapi terlambat, tahun ini saja Perarturan Menteri Keuangan (PMK) nya disampaikan pada 19 Februari kemarin,” tuturnya

Dari PMK itulah baru bisa mengasestensi anggaran-anggaran yang sudah diberikan di tahun 2021. kemungkinan bulan Mei baru bisa terealisasi belanjnya.

“Sehingga mereka meminta kepada komisi II untuk menyampaikan kepada pimpinan dewan agar mendorong diterbitkannya perarturan gubernur, dalam mendahului pelaksanaan APBDP,” pungkasnya

Wartawan: DC