InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

UMP Kaltim 2027 Rp4 Juta Dinilai Tak Layak, Agusriansyah Ridwan: Minimal Rp5 Juta!

by Eka Mandiri
Sabtu, 21 November 2026, 9:23
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan

Infobenua.com, Samarinda– Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur 2027 disepakati sebesar Rp4.046.360, naik 7,55 persen dari tahun ini. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai angka itu tak lagi layak untuk biaya hidup di Kaltim dan menuntut standar upah minimal Rp5 juta per bulan.

“Belanja-belanja sudah pada naik. Kebutuhan pokok, kebutuhan sandang pangan dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya Rp4 juta sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim,” kata Agusriansyah (21/11/2026).

Menurutnya, lonjakan harga kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kenaikan upah yang diputuskan. Standar hidup layak pekerja di Kaltim, ujarnya, seharusnya sudah di atas Rp5 juta.

“Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, minimal Rp5 juta ke atas,” ujarnya.

Agusriansyah mendesak pemerintah pusat dan daerah tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi di lapangan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beserta pemangku kepentingan di daerah, kata dia, harus mengevaluasi formula dan kebijakan pengupahan.

Ia menegaskan, penetapan upah minimum bukan sekadar hitung-hitungan administratif, melainkan ukuran keberhasilan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

“Ini harus menjadi perhatian bersama Kemnaker dan pemerintah daerah. Kalau menyejahterakan warga negara tidak mampu, ini kegagalan kepemimpinan,” tegasnya.

Sebagai pembanding, UMP Kaltim 2026 sebesar Rp3.762.431. Kenaikan UMP 2027 sebesar Rp283.929 atau 7,55 persen itu disepakati dalam Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim pada Kamis (19/11/2026), yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan akademisi.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 5

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1666777
Users Today : 3672
Total Users : 1666777
Views Today : 6792
Total views : 7233610
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com