InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Malah Bilang Fiskal Kaltim Masih Aman

by Eka Mandiri
Kamis, 19 November 2026, 22:02
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks Foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Infobenua.com, Samarinda– Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan proyek kontrak tahun jamak (*Multiyears Contract*/MYC) 2027-2029 senilai Rp1,24 triliun layak dijalankan karena masih dalam batas kemampuan keuangan daerah.

Sikap tersebut berbeda dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim yang menolak usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, meski Hasanuddin menilai penolakan itu sebagai hal yang wajar.

Hasanuddin menyampaikan hal tersebut di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/11/2026).

Ia menyebut perhitungan kapasitas fiskal daerah menunjukkan pagu anggaran yang dapat dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim mencapai sekitar Rp4 triliun. Sementara itu, pembayaran proyek MYC akan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai kemampuan kas daerah.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, pendapatan daerah diperkirakan stabil hingga meningkat sehingga tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib lainnya.

“Pembayarannya setiap tahun dan itu disesuaikan dengan kondisi fiskal kita. Ada perhitungan kondisi fiskal kita,” jelas Hasanuddin.

Menurutnya, MYC menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterlambatan proyek fisik yang selama ini terkendala skema penganggaran tahunan. Melalui skema tersebut, pembangunan jalan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target tanpa harus melalui proses lelang ulang setiap tahun.

“Kalau tidak (MYC), biasanya tidak selesai karena harus tender tiap tahun dengan kontrak berbeda-beda. Khawatirnya tendernya mundur terus, sehingga proyek tidak jalan-jalan,” ujarnya.

Ia menyebut pembahasan skema multiyears baru dilakukan tahun ini. Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tiga proyek infrastruktur yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun.

“Pelaksanaan pembahasan multiyears ini baru tahun sekarang ada. Karena kita ingin mencoba agar pembangunan ketiga infrastruktur ini bisa selesai dalam tiga tahun dan langsung berjalan,” kata Hasanuddin.

Terkait penolakan Banggar DPRD Kaltim, Hasanuddin menilainya sebagai hal yang wajar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan jalan Sotek-Bongan senilai Rp241 miliar yang berstatus non-status dan berada di kawasan hutan lindung.

Menurutnya, usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mulai dari dampak lingkungan, skema pembebasan lahan, hingga ketersediaan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*).

“Kita juga perlu mengkaji, bagaimana dari dampak lingkungan. Semisal ada pembebasan skemanya seperti apa dan dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) ada tidak? Jika nanti diberikan kekuasaan ke provinsi, maka perlu ada MoU. Pastinya nanti area non-status ini pengelolaannya dialihkan ke Provinsi Kaltim,” demikian Hasanuddin Mas’ud.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 3

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1662899
Users Today : 1926
Total Users : 1662899
Views Today : 5051
Total views : 7226271
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com