InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

DPRD Kaltim Siap Kawal Anggaran dan Revisi Aturan Perwalian Anak Terlantar

by Eka Mandiri
Kamis, 19 November 2026, 21:55
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks Foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

DPRD Kaltim Siap Kawal Anggaran dan Revisi Aturan Perwalian Anak Terlantar

Infobenua.com, Samarinda– Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan kesepakatan bersama soal pemenuhan hak anak terlantar harus diikuti aksi nyata lintas sektor dan pengawalan anggaran yang terukur di seluruh daerah. Menurutnya, penandatanganan kesepakatan saja belum cukup.

Hasanuddin menyebut persoalan anak terlantar bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim juga dinilai memiliki tanggung jawab yang sama.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau legislatif, melainkan amanah atau mandat konstitusional yang mengikat seluruh kekuasaan,” kata Hasanuddin saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Ia mengungkapkan, banyak anak terlantar, baik yang berada di jalanan maupun panti asuhan, masih terkendala administrasi kependudukan karena tidak memiliki identitas yang jelas. Kondisi itu berdampak langsung pada terhambatnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk program bantuan pemerintah seperti Gratispol.

Untuk mengatasinya, Hasanuddin menilai perlu dilakukan pendataan dan pendampingan hukum, termasuk memastikan adanya perwalian yang sah bagi anak-anak yang membutuhkan.

DPRD Kaltim menyatakan siap mengoptimalkan tiga fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada fungsi legislasi, DPRD akan mengevaluasi aturan yang berlaku, termasuk merevisi atau menyusun regulasi baru terkait perlindungan dan perwalian anak.

Sementara pada fungsi anggaran, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengawal alokasi dana bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk pendataan, pendampingan hukum, sidang perwalian, hingga pembinaan anak.

“Tanpa identitas kependudukan, anak-anak ini akan kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan program-program pemerintah,” ujar Hasanuddin.

Ia memastikan DPRD akan mengawal pendanaan agar upaya pemenuhan hak anak terlantar dapat berjalan.

“Kami akan memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi OPD terkait, agar upaya pemenuhan hak anak ini bisa berjalan,” demikian Hasanuddin Mas’ud.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 5

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1662899
Users Today : 1926
Total Users : 1662899
Views Today : 5046
Total views : 7226266
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com