BALIKPAPAN, infobenua.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan di tengah potensi peningkatan permintaan masyarakat pada akhir tahun.
Pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan, pengendalian inflasi menjelang akhir tahun membutuhkan koordinasi dan langkah antisipatif dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurut dia, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai, mulai dari dampak El Nino terhadap produksi pangan, kondisi geopolitik yang memengaruhi harga minyak dunia dan biaya logistik, hingga peningkatan kebutuhan pangan seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
“Sebagian besar kebutuhan pangan di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser masih dipasok dari luar Kalimantan Timur. Karena itu, penguatan koordinasi dan antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan menjadi penting,” ujar Robi dalam keterangan tertulis,(16/11/2026).
Di sisi lain, masuknya musim hujan sejak November 2026 diharapkan dapat mendukung pemulihan produksi pangan. Kondisi tersebut sejalan dengan dimulainya periode tanam dan meningkatnya ketersediaan sumber air bagi sektor pertanian.
Gencarkan pasar murah dan operasi pasar
Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID bersama sejumlah instansi mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan operasi pasar.
Di Balikpapan, kegiatan stabilisasi harga dilaksanakan melalui GPM secara berkala sebanyak empat kali dalam sepekan. Program tersebut dikoordinasikan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) bersama Perum Bulog.
Upaya itu juga diperkuat melalui GPM Bulog, booth Gesit Perumda Manuntung Sukses, serta pasar murah bergerak yang diinisiasi Dinas Perdagangan.
Hingga November 2026, kegiatan stabilisasi harga pangan di Balikpapan telah dilaksanakan sebanyak 122 kali. Sementara itu, di Kabupaten PPU tercatat 35 kali dan Kabupaten Paser sebanyak 41 kali.
Selain intervensi pasar, pemantauan harga dilakukan secara berkala melalui Early Warning System (EWS), Lamin Etam, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta inspeksi mendadak pasar bersama Satgas Pangan.
Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan komoditas yang membutuhkan intervensi.
Perluas kerja sama antardaerah
Selain menjaga keterjangkauan harga, BI dan TPID juga memperkuat ketersediaan pasokan melalui perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah wilayah sentra produksi pangan nasional.
Kerja sama tersebut mencakup Kabupaten Karo, Jombang, Kediri, Enrekang, dan Bulukumba. Kolaborasi dilakukan melalui skema Government to Government (G2G) maupun Business to Business (B2B) untuk memperkuat pasokan pangan ke Balikpapan, PPU, dan Paser.
Khusus dengan wilayah Sulawesi Selatan, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kerja sama serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten PPU dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama antarperangkat daerah, termasuk di sektor perdagangan dan pertanian.
Untuk mendorong realisasi transaksi, dikembangkan pula skema B2B antara pedagang di Balikpapan dan distributor dari Kabupaten Bulukumba, terutama untuk komoditas beras dan hortikultura.
BI bersama pemerintah daerah juga tengah menjajaki kerja sama B2B dengan pelaku usaha unggulan di Enrekang untuk memenuhi kebutuhan bawang merah dan aneka cabai.
Dari sisi distribusi, TPID mendorong penguatan konektivitas antara daerah produsen dan konsumen melalui koordinasi pengiriman, kerja sama dengan penyedia jasa transportasi dan otoritas pelabuhan, serta pemantauan berbagai hambatan distribusi.
Subsidi ongkos angkut juga menjadi salah satu opsi untuk menjaga efisiensi biaya logistik. Selain itu, optimalisasi keterlibatan Bulog melalui skema bisnis komersial tengah dijajaki guna memperkuat distribusi dan ketersediaan pangan.
Sementara itu, komunikasi pengendalian inflasi diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) TPID, rapat koordinasi teknis setelah rilis inflasi, penyampaian informasi EWS mingguan, serta edukasi kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang pentingnya belanja bijak.
Dorong peningkatan produksi pangan lokal
Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan pasokan dari luar daerah. BI Balikpapan bersama pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pendampingan teknis bagi kelompok petani terpilih di wilayah kerja KPwBI Balikpapan dengan mengadopsi pengalaman dan praktik pertanian dari daerah sentra produksi.
Program tersebut difokuskan pada komoditas hortikultura, padi, serta pangan strategis lainnya melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan program Tani Camp.
Melalui program ini, petani diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan skala usaha pertanian. Selain meningkatkan produksi pangan, pengembangan sektor tersebut juga diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah pertanian, serta memperkuat perekonomian daerah.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, BI dan TPID juga melakukan pembelajaran ke sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dengan melibatkan TPID Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut dilengkapi kunjungan lapangan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Cinta di Kota Makassar yang mengembangkan konsep urban farming terintegrasi dengan pertanian dan peternakan, serta Klaster Pangan Harapan Jaya di Kabupaten Gowa.
Di lokasi tersebut, peserta mempelajari berbagai inovasi peningkatan produktivitas pertanian. Di antaranya pemanfaatan bahan organik, pengaturan pola tanam, peningkatan kualitas benih, pengelolaan air menggunakan pompa berbahan bakar gas, hingga pengembangan produk beras kemasan.
Praktik tersebut diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan sektor pangan di Balikpapan, PPU, dan Paser.
Siapkan 18 kali pasar murah di Balikpapan
Menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID di tiga wilayah juga menyiapkan rangkaian program stabilisasi harga selama November hingga Desember 2026.
Di Balikpapan, direncanakan 18 kali kegiatan GPM, pasar murah, dan operasi pasar melalui kolaborasi DKP3, Dinas Perdagangan, Perumda Manuntung Sukses, serta Bulog.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18-30 November 2026 di kawasan Baru Ilir, Sungai Nangka, dan Manggar Baru.
Selanjutnya, pasar murah khusus menyambut Natal dan Tahun Baru direncanakan pada 7-11 Desember 2026 di sejumlah lokasi strategis dan pusat keramaian.
Di Kabupaten PPU, sebanyak delapan kali kegiatan GPM, pasar murah, dan operasi pasar dijadwalkan berlangsung pada 10-17 Desember 2026.
Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi, antara lain Kecamatan Waru, Desa Labangka, Bumi Harapan, Desa Agromulyo, Kantor DKP PPU, dan Kelurahan Maridan.
Sementara itu, di Kabupaten Paser, kegiatan stabilisasi harga pangan dijadwalkan berlangsung pada 24 November hingga 29 Desember 2026 di sejumlah wilayah, termasuk Desa Kerta Bumi, Desa Modang, Desa Klempang, dan Desa Paser.
Melalui berbagai langkah tersebut, BI Balikpapan bersama TPID berharap stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Balikpapan, PPU, dan Paser tetap terjaga selama periode Nataru.
Penguatan kerja sama antardaerah yang disertai peningkatan produksi pangan lokal juga diharapkan mampu membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.[] Irwanto sianturi
Sumber: KPwBI Balikpapan








Users Today : 275
Total Users : 1658485
Views Today : 527
Total views : 7214389