InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
InfoBenua.Com
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Publik Desak Ijazah Anggota Dewan Diaudit, Darlis Pattalongi: Tidak Apa-Apa, Bagus Saja

by Eka Mandiri
Rabu, 18 November 2026, 11:39
in Berita, Dprd Kaltim, Kaltim
Bagikan

Teks foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi

Infobenua.com, Samarinda –Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menyatakan tidak keberatan jika ijazah seluruh anggota dewan diaudit, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, pejabat publik yang dipilih rakyat harus siap menjalani pemeriksaan jika hal tersebut menjadi tuntutan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul petisi di laman Change.org yang diinisiasi Farida Octavia. Petisi tersebut mendesak pimpinan DPR membuka dan memverifikasi dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Dalam keterangan petisi, desakan itu berkaitan dengan perbincangan mengenai keabsahan ijazah SMA atau sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Darlis menilai pemeriksaan ijazah tidak menjadi persoalan jika tuntutan tersebut juga mencakup anggota DPRD di seluruh tingkatan. Ia bahkan menyatakan bersedia jika dokumen pendidikannya ikut diperiksa.

“Audit ijazah semua anggota dewan? Tidak apa-apa, bagus saja. Kalau sasarannya sampai anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi pun, bagi saya tidak ada masalah,” tegas Darlis saat diwawancarai (18/11/2026).

Ia menegaskan, anggota dewan harus mengikuti kehendak masyarakat karena jabatan tersebut diperoleh melalui pemilihan rakyat.

“Kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” ujarnya.

Darlis juga memastikan tidak akan menghalangi proses pemeriksaan jika publik meminta ijazah pejabat negara maupun daerah diverifikasi.

Menurutnya, masyarakat berhak memastikan persyaratan administrasi pejabat publik telah terpenuhi.

“Kami tidak akan mempersulit ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik. Itu memang hak publik untuk melihat terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai pejabat publik,” katanya.

Ia membedakan kewajiban pejabat publik dengan warga biasa. Menurut Darlis, masyarakat yang tidak menduduki jabatan publik tidak dapat dipaksa menunjukkan dokumen pendidikannya. Namun, seseorang yang telah menduduki jabatan publik harus siap ketika persyaratan administrasinya diperiksa.

Saat ditanya mengenai sikap Fraksi PAN, Darlis tidak ingin berspekulasi. Ia kembali menegaskan dukungannya terhadap audit ijazah anggota dewan apabila hal tersebut memang menjadi kehendak masyarakat.

“Kalau memang itu yang dikehendaki publik, saya menyambut baik dan setuju,” demikian Darlis.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri

Views Count: 8

Infobenua.com TVChannel

Statistik Pengunjung

1657708
Users Today : 2795
Total Users : 1657708
Views Today : 6093
Total views : 7212599
  • Home
  • Redaksi
  • INFO PRODUK
  • Blog
  • Infografis
  • Video
  • KODE ETIK PERUSAHAAN PERS
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami

Copyright © 2017-2025 InfoBenua.com